Situbondo (ANTARA) - Komandan Komando Distrik Militer 0823/Situbondo Letkol Inf. Alexander A.B. mengingatkan seluruh anggotanya tetap mampu mengendalikan diri dan menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya ingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Jangan membuat situasi yang tidak diinginkan karena rawan dipolitisasi oleh pihak yang tidak suka dengan TNI," ucap Dandim 0823 Letkol Inf. Alexander di Situbondo, Jatim, Senin.
Selain mengingatkan mampu mengendalikan diri, Dandim meminta prajurit TNI memedomani buku netralitas TNI agar memahami dengan situasi pemilu. Seluruh aset TNI tidak diperbolehkan untuk kampanye politik, baik pribadi maupun partai politik.
Dandim Alexander juga mengiingatkan prajurit TNI agar selalu bersyukur dan menjalani tugas kedinasan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
Baca juga: Pemkab Situbondo dan Kodim 0823 kolaborasi tekan angka stunting
"Pedomani amanat Panglima TNI maupun Bapak Kasad, TNI menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga keamanan dan netralitas dalam setiap proses pesta demokrasi di Indonesia," ucap dia.
Terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu 2024, kata dia, sebelumnya juga sudah menyosialisasikan kepada anggota Kodim 0823 Situbondo Persit Cabang XXXVII, dan anggota PNS Kodim 0823.
Sementara itu, Kapolres Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Sumrahadi Rakhmanto juga mengingatkan jajarannya, baik personel Polri maupun ASN setempat, untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Seluruh anggota Polri dan ASN harus netral meskipun ada keluarganya yang juga ikut mencalonkan," katanya.
Tidak hanya itu, Kapolres juga menegaskan bahwa anggotanya dan ASN Polres Situbondo menjaga netralitas ketika menggunakan media sosial.
"Setiap apel pagi, pejabat utama selalu ingatkan dan tekankan kepada anggota untuk menjaga netralitas, terutama dalam menggunakan media sosial. Harus bijak memberikan like, komen, dan berfoto dengan tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, maupun calon anggota legislatif," kata Kapolres.
