Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi capaian kinerja para kepala desa di wilayahnya karena telah bekerja untuk turut membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
"Kemiskinan ekstrem di Jatim menurun sebesar 3,58 persen. Yakni, dari tahun 2020 sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023, catatan penurunan kemiskinan di Jawa Timur tertinggi turunnya diantara provinsi di Indonesia," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pembinaan Aparat Pemerintah Desa di Graha Universitas Negeri Surabaya, Kamis.
Perempuan nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Jatim tersebut meminta agar para kepala desa menjaga angka kemiskinan ekstrem untuk ke depannya.
"Mohon dijaga, Insya Allah kalau hasil survei September 2023 ini nanti baru Maret akan diumumkan biasanya, Insya Allah kemiskinan ekstrem di Jawa Timur sudah akan mendekati nol persen mudah-mudahan menjadi jariyah panjenengan semua," ucapnya.
Khofifah menjelaskan bahwa kerja keras para perangkat desa sudah tercatat di berbagai instrumen, termasuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Tepat pada 10 November saat Hari Pahlawan, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur karena kerja keras panjenengan semua ini, yaitu prosentase kategori daerah yang pertumbuhan Desa berkembangnya paling cepat diantara provinsi se-Indonesia ini menurut saya sesuatu yang prestasi," katanya.
Oleh karena itu, dirinya berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menangani penurunan kemiskinan ekstrem di provinsi paling timur di Pulau Jawa tersebut.
"Matur nuwun kepada seluruh jajaran kepala desa, perangkat desa, BPD, karang taruna, PKK dan semuanya, karena tidak mudah menurunkan kemiskinan ekstrem," tuturnya.
Sebelumnya, atas penurunan angka kemiskinan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir terhitung 2020-2023, Pemprov Jatim menerima penghargaan insentif fiskal sebesar Rp6,215 miliar dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Insentif tersebut di antaranya akan disalurkan untuk padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan dan pasar murah untuk menekan inflasi.
Selain itu akan disalurkan sebagai bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan makanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Panti Sosial.
