Jaksa Kembali Minta BPKP Audit Kasus Raskin

Sumenep - Kejaksaan Negeri Sumenep kembali meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur untuk melakukan audit, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dan distribusi beras bagi warga miskin di wilayah kepulauan pada 2008 lalu. Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumenep, R Teddy Romius, Kamis menjelaskan, pihaknya telah menangani kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dan distribusi beras bagi warga miskin (raskin) di wilayah kepulauan itu sejak beberapa waktu lalu. "Saat ini, kami terus mendalami kasus tersebut, termasuk kembali meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk melakukan audit guna mengetahui secara pasti angka kerugian negara," katanya di Sumenep usai menerima perwakilan lima pendemo dari Aliansi Mahasiswa Peduli Raas. Sekitar 40 aktivis Aliansi Mahasiswa Peduli Raas pada Kamis pagi berdemonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, guna menuntut jaksa mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam distribusi raskin di wilayah kepulauan. "Memang ada dua kasus terkait raskin di wilayah kepulauan pada 2008 lalu yang ditangani kami, yakni kasus pengadaan berasnya dan distribusi atau penyalurannya kepada penerima manfaat," ujarnya, menerangkan. Teddy yang juga Kepala Seksi Perdata dan Tata usaha Negara (Datun) Kejari Sumenep, mengatakan secara kelembagaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKP terkait kasus pengadaan raskin di wilayah kepulauan. "Kami pun telah menerima hasil audit yang menyatakan ada kerugian negara sekitar Rp8 miliar dalam kasus tersebut. Namun, kami kembali meminta BPKP melakukan audit guna memastikan angka kerugian negaranya. Ini bentuk kehati-hatian kami dalam menangani kasus tersebut," ucapnya, menegaskan. Sementara itu, aktivis Aliansi Mahasiswa Peduli Raas tidak hanya demo di depan Kantor Kejari Sumenep, akan tetapi juga di kantor DPRD setempat. Di teras kantor DPRD, para pendemo sempat bersitegang dengan Kepala Bagian Operasional Polres Sumenep, Kompol Edi Purwanto, karena diminta tidak melakukan orasi.(*)