Pemkot Malang optimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat hingga Oktober 2023 baru sebesar 58,56 persen dari total target yang ditetapkan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus dalam upaya untuk pemenuhan capaian PAD Kota Malang.

"Ibarat satu kesatuan tubuh, PAD merupakan nyawa yang bisa menghidupkan dan menggerakkan semua bagian tubuh. Sehingga, jika PAD optimal, maka semua tugas-tugas kita dalam melaksanakan pembangunan bisa berjalan dengan baik," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, secara rinci pencapaian PAD Kota Malang saat, capaian tertinggi berasal dari jenis lain-lain pendapatan yang sah menjadi sumber pendapatan dengan capaian sebesar 82,13 persen.

Sementara untuk hasil retribusi daerah sebesar 68,22 persen, hasil pajak daerah 56,86 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 22,11 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menjadi perhatian tersendiri karena masih rendah.

Karena pencapaian yang masih rendah tersebut, Wahyu mencermati terkait penyertaan modal Pemerintah Kota Malang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal seharusnya menjadikan BUMD lebih berkembang dan berkontribusi bagi PA Kota Malang.

Baca juga: Pemkot Malang sebut pemutakhiran data jadi kunci atasi kemiskinan

Selain itu, untuk sumber pendapatan lain seperti hasil pajak daerah dan retribusi, ia berharap ada pembaruan, mengingat potensi Kota Malang yang besar menuntut kesigapan dan kepekaan para perangkat daerah pemungut PAD untuk terus mengevaluasi perkembangan yang ada.

"Saya menyoroti tiga hal ini. Penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan juga, saya harapkan sumbangsihnya bagi peningkatan PAD. Ini juga termasuk pajak daerah dan retribusi daerah. Harus sigap, harus peka, potensi Kota Malang ini luar biasa, harus dievaluasi," katanya.

Untuk mendorong capaian PAD Kota Malang yang ditargetkan sebesar Rp820 miliar tersebut, semangat kebersamaan untuk mengoptimalisasi kinerja aparat perangkat daerah harus dikuatkan. Optimalisasi pajak, tidak hanya menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang saja.

"Optimalisasi pajak tidak hanya menjadi tugas Bapenda, tetapi perangkat daerah pemungut pajak, BUMD dan juga camat dan lurah selaku representasi pemerintah di wilayah," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pentingnya mitigasi terhadap potensi sebagai dasar penentuan proyeksi karena strategi yang diterapkan tidak bisa disamakan pada setiap tahunnya. Analisa sumber pendapatan dalam waktu lima tahun terakhir, penting untuk dilakukan.

"Penekanan saya pada dua poin ini, pertama mitigasi dan kebersamaan. Ini penting untuk menentukan strategi. Kemudian, pajak bukan hanya tanggung jawab Bapenda, disini juga ada perangkat daerah pemungut yang lain," katanya.