Politikus PDIP minta Pemkot Surabaya optimalkan BUMD

Surabaya (ANTARA) - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eddi Tarmidi meminta Pemerintah Kota Surabaya meringankan biaya pajak bumi bangunan (PBB) untuk warga miskin dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pendapatan daerah.

"Penarikan PBB sudah tidak relevan, lantaran produk tersebut adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Sebaiknya BUMD yang ada dioptimalkan," kata Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Eddi Tarmidi Widjaja di Surabaya, Sabtu.

Eddi mengaku sering mendapat keluhan dari warga Surabaya khususnya kelas menengah ke bawah terkait dengan pembayaran PBB. 

Untuk itu, Eddi berharap Pemkot Surabaya bisa memaksimalkan BUMD untuk mendapatkan pendapatan daerah. 

"Jadi BUMD digenjot lagi agar pendapatan daerah bertambah," kata Eddi yang juga bakal Caleg DPRD Surabaya di dapil 5 itu.

Menurutnya, ada banyak BUMD milik Pemkot Surabaya yang perlu ditingkatkan kinerjanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BUMD Surabaya harus bisa meningkatkan pendapatan, bermanfaat untuk masyarakat dan tak merugi.

Ia tidak membebankan besaran profit dari BUMD, melainkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya.

"Strategi perusahaan bukan untuk mencari profit, tapi untuk mengurangi, jangan sampai ada yang rugi. Masyarakat harus merasakan layanan yang terbaik," katanya.