Surabaya (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) setempat memperbanyak titik operasi pasar guna menekan tingginya harga beras di pasaran saat ini.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mendukung pemkot untuk secara intens menggelar operasi pasar di setiap wilayah guna menekan kenaikan harga beras.
"Selama ini operasi pasar ini sangat efektif sebagai instrumen untuk mengendalikan harga," katanya.
Anas menyebutkan, saat meninjau harga beras di pasar di kawasan Semolowaru, Surabaya belum lama ini, distribusi beras Bulog masih dibatasi yakni 8 karung ukuran 5 kg.
"Jadi setiap pedagang hanya bisa mengambil 8 karung ukuran 5 kilogram," ucap Anas.
Untuk itu, kata dia, Surabaya yang bukan sebagai daerah penghasil beras harus lebih intens berkomunikasi dengan Bulog agar suplai beras bisa terus lancar.
"Komunikasi harus terus dilakukan agar tidak terjadi saling tunggu dalam mengatasi kenaikan harga beras di Surabaya," katanya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana memasifkan kegiatan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, apabila sekarang ini Gerakan Pangan Murah digelar sebulan di satu lokasi, maka ke depan berencana akan dibuat untuk beberapa lokasi.
Hal itu, kata Antiek, sebagaimana menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui Asisten 2 Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
"Kalau saat ini kami gelar satu kali di satu lokasi, beliau (Asisten 2) berkeinginan nanti bisa lima lokasi dalam waktu yang sama. Jadi, setiap bulan lima lokasi," tutur dia.
Menurut Antiek, dalam Gerakan Pangan Murah ini, sebagai upaya dalam menstabilkan harga dan stok bahan pangan.
"Pemkot bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog dan stakeholder terkait, menyediakan sejumlah bahan pokok dengan harga di bawah pasar," katanya.
