DPRD: Penggunaan aksara Jawa di Pemkot Surabaya bagian edukasi

Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menyatakan penggunaan Aksara Jawa pada tulisan pada plakat di kantor pemerintah kota setempat bagian dari edukasi dan upaya melestarikan budaya Jawa.

"Itu selaras dengan apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Sehingga nama-nama dalam Aksara Jawa dapat menjadi media penunjang ajar di luar sekolah," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony di Surabaya, Kamis.

Menurut dia siswa bisa sekaligus belajar membaca aksara-aksara yang dipasang di kantor-kantor pemerintah.

"Bila perlu pemakaian aksara Jawa itu di mana-mana di tempat umum seperti di mal-mal," kata tokoh penggerak budaya ini.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan tulisan kantor di semua dinas akan diberikan bubuhan Aksara Jawa termasuk di gerbang masuk Balai Kota Surabaya.

Baca juga: Pemkot Mojokerto lengkapi papan nama jalan dengan tulisan aksara Jawa

Ia ingin mengingat dan melestarikan budaya dengan mengembalikan tren tulisan Aksara Jawa di lingkungan Pemkot Surabaya.

Thony mendukung rencana wali kota tersebut yang awalnya merespons keluhan masyarakat terhadap aksara daerah.

Menurut dia, ada sekitar sebanyak 12 aksara termasuk Jawa yang secara umum menjadi asing daripada aksara negara asing lainnya.

"Bagaimana pak Wali kira-kira menjadikan aksara Jawa kembali bisa dikenali sebagai jati diri daerah dan kearifan global dalam menghadapi gempuran aksara asing yang luar biasa terkenal, seperti kita lihat tenant makanan yang dari asing brandnya, itu nampak istilah asingnya," ujarnya.

Thony mengatakan, apa yang dilakukan wali kota merupakan bentuk keteladanan yang baik. "Dengan begitu, beliau betul-betul menerapkan ing ngarso sung tulodo (menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya)," ucapnya.

Lebih lanjut, Thony menambahkan, dengan mendukung rencana itu, pemerintah pun butuh anggaran untuk merealisasikan tulisan Aksara Jawa itu.

"Akan kami alokasikan anggarannya dan juga menyiapkan perda pemajuan kebudayaan yang salah satunya mengatur kebudayaan dan aksara," ucapnya.