Jokowi: RAPBN 2024 alokasikan Rp422,7 triliun untuk infrastruktur

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menuturkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 mengalokasikan dana untuk bidang infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun yang ditujukan guna meningkatkan produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan.

“Diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.

Anggaran infrastruktur juga akan digunakan untuk meningkatkan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Anggaran pendidikan RAPBN 2024 Rp660,8 triliun demi SDM

Lalu, pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN. Kemudian untuk mendukung strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp108,8 triliun.

“Yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,” sebutnya.

Anggaran ketahanan pangan tersebut, lanjutnya, juga akan digunakan untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate serta penguatan cadangan pangan nasional.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam hingga dukungan fiskal berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.

“Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi,” tutur dia.