Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun menggandeng BPJS Kesehatan memetakan penyakit yang paling dominan diderita warga untuk ditindaklanjuti sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan taraf hidup di daerah setempat.
"Saya mengimbau BPJS Kesehatan bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait agar memetakan penyakit yang paling banyak diderita warga Kota Madiun saat ini sehingga lebih mudah penanganannya," ujar Wali Kota Madiun Maidi dalam rapat evaluasi periodik bersama BPJS Kesehatan di Ruang 13 Balai Kota Madiun di Madiun, Selasa.
Dia mengharapkan setelah pemetaan dilakukan upaya untuk mencegah serta meminimalisasi penyakit tersebut, antara lain dengan sosialisasi pencegahan dan penanganan yang lebih efisien melalui kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Ia berharap seluruh masyarakat Kota Madiun telah terlindungi dalam asuransi kesehatan. Dengan begitu, bisa lebih meringankan beban mereka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sesuai data RSUD Kota Madiun, penyakit yang banyak diderita oleh warga setempat, di antaranya penyakit tak menular akibat pola hidup, seperti diabetes militus (DM), hipertensi, dan jantung.
Cakupan kepesertaan program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan di Kota Madiun hingga saat ini telah mencapai 99,29 persen, baik peserta mandiri maupun peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkot Madiun.
Dengan cakupan kepesertaan program JKN-KIS yang mencapai lebih dari 95 persen tersebut, Pemkot Madiun telah menerapkan status "Universal Health Coverage" (UHC) dalam layanan kesehatan dan berhasil meraih penghargaan UHC tahun 2023 dari pemerintah pusat.
Pemkot Madiun setidaknya telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp32 miliar per tahun untuk pembayaran iuran JKN-KIS bagi 78.145 peserta yang menjadi tanggungannya.
"Melalui UHC, saya ingin semua warga Kota Madiun sudah terlindungi dan semuanya sehat," katanya.
