Pemkot Surabaya lakukan mutasi-rotasi jabatan terhadap 189 pejabat

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya melakukan mutasi dan rotasi 189 pejabat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kedinasan di lingkungan pemerintahan setempat, di Graha Sawunggaling, Kota Surabaya, Senin.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rotasi jabatan dilakukan sebagai upaya penyegaran kinerja di lingkungan pemerintah kota setempat, khususnya untuk lingkup kedinasan.

"Komitmen saya tidak boleh lebih dari lima tahun. Setelah ini tiga tahun kami rolling lagi dan ini bukan yang terakhir," kata Eri seusai acara.

Rotasi jabatan itu juga melihat pada hasil penilaian dari kontrak kinerja yang sudah disepakati antara wali kota dan masing-masing pejabat. Kemudian juga bertujuan mengisi kekosongan posisi pimpinan di sejumlah instansi kedinasan.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Surabaya dari 189 pejabat yang dirotasi terdapat pergantian pimpinan di sejumlah instansi kedinasan, yakni Dewi Soeriyawati yang sebelumnya berstatus definitif sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) kini resmi duduk sebagai Kepala Dinkopdag.

"Jadi Dinas Koperasi yang semula kosong diisi oleh Mbak Dewi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ujarnya.

Kemudian jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diisi oleh Afghani Wardhan yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Staf Ahli Wali Kota Surabaya.

Selain Kepala Satuan Polisi (Satpol PP) Pamong Praja Kota Surabaya Eddy Christijanto dipindahkan jabatannya menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menggantikan Agus Imam Sonhaji.

Jabatan Kepala Satpol PP Kota Surabaya saat ini dijabat oleh M Fikser yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kendati demikian, M Fikser saat ini statusnya juga sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

"Kepala Satpol PP masuk ke Dispendukcapil, Pak Fikser ada di Satpol PP sambil merangkap Plt Kepala Diskominfo. Pak Agus dari Kepala Dispendukcapil sekarang menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan," ucapnya.

Selain itu, Irvan Widyanto yang sebelumnya menduduki kursi jabatan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, saat ini didapuk sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.

"Saya butuh hari ini butuh staf ahli yang garang-garang. Karena staf ahli ini orang kepercayaan saya yang harus  bisa mengendalikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pak Irvan masuk ke staf ahli," ujarnya.

Eri mendorong seluruh pejabat yang mengisi jabatan baru bisa langsung tancap gas melaksanakan akselerasi setiap program kerja di lingkungan pemerintah kota setempat.

"Mereka harus memunculkan ide kreatifnya untuk mengarungi posisi baru di masing-masing wilayah kerjanya," kata dia.

Selain itu Eri juga mengingatkan agar seluruh pejabat di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kedinasan bisa bekerja demi memunculkan kesejahteraan masyarakat.

"Perputaran ini dijadikan motivasi dan saya berpesan bahwa penanganan pengangguran, kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak harus maksimal, begitupun juga dengan perekonomian harus gerak semua. Ini bukan target satu OPD saja, tetapi semua jajaran pemerintah kota makanya harus kerja tim," tutur Eri.