Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Mendes PDTT dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal itu terbukti salah satunya dari pemanfaatan dana desa 2023 yang lebih diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM di desa.
"Tahun 2023, dana desa yang dipakai untuk pertumbuhan ekonomi 45,7 persen, untuk SDM 37,1 persen. Artinya ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di desa-desa sudah on track dan itu karena pendamping desa," ujarnya dalam rapat sinergitas dan konsolidasi tenaga pendamping profesional (TPP) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Banda Aceh.
Mendes PDTT mengatakan, besarnya total presentase dana desa 2023 untuk dua aspek tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan dalam membangun desa telah sesuai dengan masalah yang dihadapi desa, potensi, dan data yang ada.
Ia menekankan, dana desa boleh dimanfaatkan untuk apa saja asalkan berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.
Baca juga: Mendes apresiasi kampung ikan hias terintegrasi di Tulungagung
Menurutnya, keberhasilan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari hasil kerja keras TPP. Diharapkan, keberadaan tenaga ahli hingga pendamping lokal desa (PLD) dapat dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahuinya.
"Kalau pendamping tidak bisa kerja, pemanfaatan dana desa tidak sesuai aturan, kalau pendamping tidak bisa kerja maka saya tidak bisa lihat pembangunan di desa, kalau pendamping tidak bisa kerja maka saya tidak tahu apakah perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan masalah," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Ia menambahkan, ketika semua desa di Indonesia telah berhasil mencapai status mandiri, maka pendampingan akan semakin berat. Sebab, fokusnya tidak lagi pada infrastruktur tapi beralih pada pemberdayaan agar SDM semakin berkualitas seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
"Desa semakin mandiri semakin butuh pendamping. Makanya obsesi saya adalah satu desa satu pendamping. Karena tugasnya semakin berat," ucapnya.
Dalam acara itu, juga digelar penyerahan santunan dan Jaminan Hari Tua (HJT) dari BPJS kepada dua keluarga pendamping desa yang gugur saat menjalankan tugas. Keduanya adalah untuk ahli waris Edi Shandra PLD Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp43.662.440, ahli waris Fadhliana PD Kabupaten Nagan Raya sebanyak Rp43.695.392.
Selain itu terkumpul juga dana solidaritas TPP Aceh untuk ahli waris Fadhliana sebesar Rp19.816.000 sebagai bentuk solidaritas.
