Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak ada paksaan bagi para wali murid membeli seragam sekolah untuk anak-anaknya melalui koperasi sekolah.
"Tidak semua anak itu bisa membeli seragam ke luar, lebih cepat dari koperasi. Ya tidak apa-apa, itu lebih mempermudah, Tapi tidak ada paksaan membeli semuanya di koperasi," kata Wali Kota Eri dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.
Meski koperasi sekolah diperbolehkan menjual seragam, lanjut dia, namun harganya tidak boleh lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, itu, seragam yang dijual di koperasi sekolah kualitasnya harus baik.
Jika masih ada sekolah negeri di Kota Surabaya yang memaksa wali murid untuk membeli seragam di koperasi, Wali Kota Eri meminta warga untuk segera melapor, dan menyebutkan nama kepala dan sekolah yang bersangkutan.,
"Kalau ada sampaikan ke saya, jangan hanya menyampaikan itu. Sebut SMP-nya di mana, kepala sekolahnya siapa. Karena di Dinas Pendidikan Surabaya juga ada 'hotline' untuk menyampaikan keluhan itu," kata Cak Eri panggilan akrabnya.
Cak Eri menegaskan, tidak ada biaya seragam yang mahal di Kota Surabaya, dan tidak ada harga seragam di koperasi sekolah yang melebihi harga di pasaran. Misalnya seragam batik, meskipun hanya tersedia di koperasi sekolah, harga jualnya juga tidak boleh melebihi harga seragam yang di jual di pasaran.
Ia juga menerangkan, tidak ada kewajiban bagi pelajar untuk mengganti seragam setiap setahun sekali. Siswa cukup hanya mengganti bed pada setiap kenaikan kelas.
Pada kesempatan ini, ia turut mengingatkan kepada seluruh sekolah SD-SMP di Surabaya, khususnya negeri untuk tidak menjual seragam di atas harga pasaran. Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh sekolah untuk tidak mengganti seragam setiap setahun sekali.
Cak Eri juga meyakinkan bagi warga miskin di Surabaya untuk tidak perlu khawatir tak bisa membeli seragam sekolah, karena Pemkot Surabaya memberikan bantuan seragam, sepatu, dan tas.
Tak hanya itu, ia mengingatkan kepada warga Surabaya, jangan sampai ada yang berpura-pura menjadi keluarga miskin (gamis). Sebab, hal itu justru merugikan warga yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.
"Saya minta kepada warga Surabaya, yang tidak miskin jangan pura-pura miskin. Sekolah jangan pernah memberikan harga yang tidak masuk akal. Kalau ada yang diperlakukan seperti itu oleh sekolah, tolong orang tua sampaikan secara langsung ke saya atau masuk hotline dispendik. Kalau benar itu terjadi, saya pastikan kepala sekolahnya akan saya copot," ujarnya.
