Jakarta (ANTARA) -
Sebelumnya, pada Rabu (12/7), anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Penilaian itu disampaikan lantaran tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian dalam konferensi pers.
Di sisi lain, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan tidak diperhitungkannya nama Airlangga Hartarto dalam perebutan bakal capres dan cawapres 2024, bisa menjadi "bom waktu" untuk Partai Golkar.
"Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar tersebut akan menjadi 'bom waktu' yang meledak setiap saat," ujarnya.
Menurut dia, atas dasar itulah, publik menanti gerakan-gerakan "penyelamatan" baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya.
Kata Yorrys, upaya-upaya yang Airlangga lakukan dalam rangka mengampanyekan dirinya sebagai capres atau cawapres, sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Golkar jika dilihat dalam kalkulasi politik. Sebaliknya, kata dia, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat.
