Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Madiun intensif mencegah dan mengurangi kasus anak mengalami kekerdilan atau stunting di wilayah setempat agar dapat tumbuh optimal dan tidak mengalami gangguan kesehatan.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan pencegahan kasus stunting anak merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya urusan petugas kesehatan, namun juga keluarga, pemerintah, dan masyarakat.
"Konsep penanganan stunting harus pentahelix dan bersama-sama. Ada bagiannya masing-masing. Jadi, semua pihak harus ikut intervensi secara sensitif dan spesifik," ujar Bupati Ahmad Dawami di Madiun, Kamis.
Menurutnya, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.
Sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen secara nasional. Di Kabupaten Madiun sendiri menargetkan 9,5 persen pada tahun 2024.
"Angka stunting di Kabupaten Madiun saat ini sudah turun di angka 11,66 persen," kata dia.
Adapun kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah pada 1.000 hari pertama kehidupan melalui intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif yang perlu terus diupayakan.
Intervensi tersebut tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, tetapi juga oleh sektor lain, karena tingkat keberhasilan program itu juga dipengaruhi sektor nonkesehatan dengan proporsi dukungan yang mencapai 70 persen.
Upaya penanganan stunting di Kabupaten Madiun juga berhasil diapresiasi dengan pemberian penghargaan Satyalencana Wira Karya 2023 dari BKKBN kepada Bupati Madiun Ahmad Dawami pada perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 di Sumatera Selatan, pada 4 Juli 2023.
Penghargaan dari Presiden RI itu diberikan atas keberhasilan Pemkab Madiun mengintervensi 4.891 balita stunting melalui anggaran desa.
