Sumenep (ANTARA) - Polres Sumenep, Jawa Timur berhasil mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung dinas kesehatan (Dinkes) tahun anggaran 2014 dan menetapkan sebanyak enam orang sebagai tersangka dalam kasus itu.
Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko di Sumenep, Jawa Timur, Rabu, mengatakan keenam orang tersangka itu masing-masing penyedia jasa konstruksi asal Kecamatan Lenteng berinisial IM, konsultan pengawas asal Kota Malang ABM, dan kuasa direksi rekanan pelaksana proyek selaku penyedia jasa konstruksi berinisial MAQ asal Bluto, Sumenep.
Berikutnya pejabat pembuat komitmen berinisial AE asal Kecamatan Sumenep, lalu direktur rekanan pelaksana proyek selaku penyedia jasa berinisial MW asal Kabupaten Bangkalan, dan Direktur CV Cipta Graha selaku konsultan pengawas berinisial EWN asal Kabupaten Tulungagung.
"Penyidikan kasus ini sempat mengalami P19 sebanyak sembilan kali, tapi pada 21 Juni 2023 sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejari Sumenep," kata kapolres.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi sekitar tahun 2014.
Kala itu Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran pembangunan gedung baru Dinas Kesehatan dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4,8 miliar lebih.
Namun, sambung Kapolres, setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknik sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ternyata kualitas dan mutu beton yang dihasilkan dalam pekerjaan tersebut rata-rata hanya 52,6 kg/cm persegi.
"Mutu beton minimum 26,56 kg/cm, sedangkan kualitas/mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah 200 kg/cm persegi," ujar Kapolres.
Berdasarkan audit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp201 juta lebih.
Akibat perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
