Pemprov Jatim pertahankan predikat opini WTP

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa syukur atas predikat yang dipertahankan selama delapan kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Tercatat, predikat opini WTP tercatat 12 kali diraih Pemprov Jatim jika dirunut sejak tahun 2012.  

"Tentu ini akan menjadi langkah awal untuk melakukan berbagai penyempurnaan terhadap pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022," katanya usai menerima predikat opini WTP yang diserahkan anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit saat Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Surabaya, Selasa.

Menurutnya predikat opini WTP yang telah dipertahankan selama delapan tahun berturut-turut semakin membuktikan bahwa kinerja Pemprov Jatim selama ini telah berjalan  transparan dan  akuntabel. 

Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja keras semua lini utamanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim. 

Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan opini WTP yang berhasil dipertahankan bukanlah tujuan akhir dari proses pelaksanaan APBD. Lebih dari itu, diharapkan menjadi langkah awal untuk terus melakukan penyempurnaan dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

"Terima kasih atas seluruh kerjasama terutama ikhtiar yang luar biasa dan didukung oleh ikhtiar semua pihak sehingga Jatim memperoleh opini WTP," ujarnya. 

Gubernur Khofifah menandaskan masih terdapat rekomendasi pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti dan disempurnakan. 

"Pemprov Jatim akan segera bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan rekomendasi atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Pemprov Jatim," ucapnya.
 
Khofifah memastikan Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen akan melakukan percepatan menindaklanjuti seluruh catatan rekomendasi dari BPK.