Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023, untuk periode Januari-Februari ini belum ada yang tersalurkan ke warga prasejahtera penerima manfaat, dampak keterlambatan SK pendamping sosial yang baru turun pertengahan Februari ini.
"Validasi terhadap calon penerima manfaat ini hanya bisa dilakukan oleh pendamping sosial. Itu sesuai ketentuan pemerintah. Ini SK pendamping (sosial) baru turun, maka validasi juga masih baru bisa dimulai," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur di Tulungagung, Rabu.
Ada tiga program bansos yang kini tertahan. Pertama bansos dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH, Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) dan Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Keterlambatan penyaluran itu diakui Wahiyd sempat dikeluhkan warga. Banyak penerima manfaat yang selama ini menerima bansos menunggu pencairan bantuan tersebut.
Wahiyd pun berjanji secepatnya bantuan akan disalurkan, setidaknya pada awal Maret 2023. Bantuan yang paling awal adalah bantuan penanggulangan rentan kemiskinan ekstrem.
Sebab Tulungagung sudah dinyatakan 0 persen miskin ekstrem. Pemkab mengantisipasi adanya warga rentan miskin ekstrem jangan sampai menjadi warga miskin ekstrem.
"Yang kita jaga adalah yang rentan miskin ekstrem, jaga agar jangan menjadi miskin ekstrem," katanya.
Anggaran rentan miskin ekstrem berasal dari Pemkab Tulungagung sebesar Rp1,5 miliar. Besaran bantuan ini Rp200 ribu per bulan, yang diberikan selama sembilan bulan selama 2023.
"Bantuan ini yang paling cepat cair, dalam minggu ini dipastikan cair," tegasnya.
Sebelumnya proses validasi sudah dimulai sejak Januari 2023. Salah satunya memastikan tidak ada keluarga yang menerima bansos ganda. Sebab selain bansos dari dinsos, ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).
