Pemkab Sumenep gunakan BCP untuk atasi krisis pangan warga kepulauan

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan beras cadangan pemerintah (BCP) untuk mengatasi krisis pangan yang melanda warga Kepulauan Maselembo akibat cuaca buruk dalam tiga pekan terakhir ini.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi di Sumenep, Rabu menyatakan, warga kepulauan yang terdampak cuaca buruk dan membutuhkan uluran tangan pemerintah sebanyak 9.410 kepala keluarga.

"Pemkab Sumenep telah mengirim surat kepada gubernur terkait permintaan menggunakan beras cadangan pemerintah tersebut," katanya.

Akibat cuaca buruk ini, sebagian masyarakat di Pulau Masalembo terpaksa beralih makan singkong sebagai pengganti beras untuk menyiasati krisis kebutuhan bahan pokok tersebut.

Selain dengan Pemprov Jatim, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Kodim 0827 Sumenep terkait penyaluran bantuan ke Kepulauan Masalembo.

Menurut bupati, Kodim Sumenep juga telah menyatakan siap membantu menyalurkan bantuan dan telah berkoordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf.

"Kalau memungkinkan, maka pendistribusian logistik untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan di Masalembo ini akan menggunakan armada dari TNI Angkatan Laut," kata Achmad Fauzi.

Sebelumnya anggota DPRD asal Masalembo Darul Hasyim Fath menyatakan, saat ini para nelayan di Kepulauan Masalembo juga tidak tidak ada yang melaut, karena cuaca memang tidak bersahabat.

"Jadi, transportasi laut dari dan menuju Kepulauan Masalembo lumpuh total, sehingga masyarakat di sana tidak bisa datang ke daratan untuk membeli kebutuhan sembako mereka," katanya.

Pulau Masalambo berjarak sekitar 130 mil laut dari Kota Sumenep. Ketika cuaca buruk menerpa, maka distribusi barang menuju pulau itu tersendat. Kapal juga berhenti menyeberang laut, dan barang kebutuhan bahan pokok menjadi langka.

Kapal Sabuk Nusantara 92 yang biasa melayani angkutan barang dan orang kepulauan tidak berlayar sejak cuaca buruk melanda dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan larangan berlayar.