Kediri (ANTARA) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku pelecehan seksual, terlebih lagi di dunia pendidikan.
Wali Kota, Rabu, menyampaikan sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri harus menemukan solusi pencegahannya.
"Korban harus berani speak up. Harus dipikirkan juga bagaimana memperbaiki mental korban pascapelecehan," katanya di Kediri.
Ia menambahkan kepala sekolah juga harus mengecek kegiatan ekstra kulikulernya, menyusun seks education agar siswa tahu mana batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Selain itu, juga tidak dianjurkan memberi kesempatan momen guru maupun pelatih dengan murid untuk berdua.
Wali Kota juga meminta jika ada permasalahan pelecehan seksual untuk tidak menutup-nutupi kasus pelecehan seksual di sekolah. Siapapun pelakunya akan langsung berhadapan dengan hukum.
Ia juga mengingatkan untuk menanamkan sikap toleransi di dunia pendidikan dengan mengajak bersama-sama untuk memperbaiki pendidikan di Kota Kediri.
"Pendidikan itu dinamis. Anak-anak tidak boleh dipaksa. Jangan diberi PR. Biar belajar hal lain. Saya ingin SDM kita handal dan siap berkompetisi dengan siswa negara lain," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal isu penahanan ijazah. Ia menekankan bahwa penahanan ijazah tidak boleh dilakukan.
Dirinya juga berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di Kota Kediri, karena Pemerintah Kota Kediri sudah mencarikan jalan keluarnya.
"Untuk yang negeri urusannya sama saya. Kalau yang swasta nanti urusannya sama dinas pendidikan. Sampaikan saja kalau ada yang tidak mampu bayar. Biar kami selesaikan. Jangan bikin mental anak drop karena ijazahnya ditahan," kata dia.
Selanjutnya, Wali Kota juga mengingatkan tentang banyaknya sekolah yang menyelenggarakan perpisahan diharapkan untuk memilih biaya yang paling hemat.
Beberapa solusi yang disampaikan di antaranya adanya subsidi silang untuk menanggung biaya perpisahan murid yang tidak mampu.
