Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, semakin memasifkan koordinasi untuk membahas Satu Data Kota Kediri dengan turut serta melibatkan kelurahan.
"Kami harap di tahun ini data tersebut sudah dapat masuk dalam portal Satu Data Kota Kediri. Supaya data-data tersebut bisa segera terintegrasi di dalam Satu Data Kota Kediri," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana di Kediri, Sabtu.
Pihaknya melakukan percepatan penghimpunan Satu Data Kota Kediri dengan menggelar rapat koordinasi di tingkat kelurahan.
Diharapkan dalam tahun 2023 ini, PIC Satu Data (penanggung jawab Satu Data di kelurahan) dapat segera memasukkan data Peta yang diperlukan seperti data lokasi kantor kelurahan, titik lokasi posyandu, titik lokasi pos kamling, dan titik lokasi RT.
Selain data peta, Apip juga menambahkan para PIC Satu Data ini nantinya juga akan memasukkan data mengenai profil Kelurahan. Semua data strategis di tingkat kelurahan dapat di masukkan di portal Satu Data Kota Kediri.
"Secara teknis input data profil kelurahan yang mengerjakan adalah staf kasi pemerintahan yang ada di kelurahan. Para PIC hanya sebagai jembatan antara Pemkot Kediri dengan pihak kelurahan," kata dia.
Ia juga berharap dengan percepatan penghimpunan Satu Data Kota Kediri ini nantinya dapat menghasilkan data yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda).
"Harapan kami, ke depan para pengambil kebijakan dapat mengambil datanya di portal Satu Data Kota Kediri untuk dijadikan pegangan pembuatan Perda," kata dia.
Satu data Kota Kediri ini sendiri nantinya akan diintegrasikan dengan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Pemerintah Pusat telah meluncurkan portal SDI di tahun 2022 sebagai solusi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat. Melalui portal tersebut, seluruh data dari berbagai kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah telah terintegrasi menjadi satu, sehingga bisa menjadi sumber data utama yang valid di Indonesia. (*)
