Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dalam penyelesaian urusan pertanahan.
Hal ini disampaikan saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Undang Undang Pokok Agraria, di halaman Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Senin.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang mengajak untuk terus bersinergi menjalankan tiga program.
"Ketiga program tersebut antara lain percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria dan pemberantasan mafia tanah. Serta mendukung percepatan pembangunan IKN," ujar Ipuk.
Berdasar arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Ipuk menyatakan siap bersama-sama jajaran Kantor BPN memerangi mafia tanah, mendaftarkan seluruh tanah masyarakat serta mewujudkan tertib tata ruang di wilayah Banyuwangi.
Dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kinerja BPN bakal terus dilakukan. Sehingga terwujud pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Pelayanan terbaik jajaran kantor pertanahan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Banyuwangi," katanya.
Bupati Ipuk juga mengapresiasi kinerja kantor ATR/BPN Banyuwangi. Karena telah membantu Pemkab Banyuwangi dalan sertifikasi terhadap 2.100 sertifikat aset Pemkab Banyuwangi. Ini adalah program sertifikasi terbanyak di Indonesia.
"Terima kasih bapak ibu, 2.100 sertifikat aset pemkab telah diserahkan, yang mana terbanyak di seluruh Indonesia, dan bahkan saat ini sertipikasi aset ini masih terus bertambah. Ini akan sangat membantu pengelolaan aset pemerintah daerah," kata Ipuk.
Mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi. Kinerja ini membuat banyak masyarakat Banyuwangi yang memiliki sertifikat terhadap kepemilikan tanah.
"Tahun ini lebih dari 30 ribu sertifikat akan diberikan kepada masyarakat Banyuwangi, luar biasa," tutur dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Budiono berkomitmen untuk menghilangkan mafia tanah dengan didukung oleh pemkab serta aparat penegak hukum setempat.
Kantor ATR/BPN Banyuwangi, kata dia, juga akan senantiasa siap membantu program pemkab terkait masalah pertanahan, di antaranya sertifikasi aset pemda, wakaf, lintas sektor UMKM dan nelayan serta forum lintas agama.
"Selain program strategis nasional PTSL dan sertifikasi aset pemkab, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan sertifikat tanah forum lintas agama yang diserahkan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan," katanya. (*)
