UB Malang anugerahi Surya Paloh gelar Doktor Honoris Causa

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) Malang menganugerahi tokoh politik nasional, Surya Paloh gelar Doktor Honoris Causa bidang Sosiologi Politik.

Dekan FISIP UB Sholih Muadi di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan bahwa pemberian gelar Doktor HC tersebut diberikan kepada seseorang yang dianggap bukan hanya memiliki jasa besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan saja.

"Namun, juga karena karena seseorang tersebut memiliki tindakan atau jasa yang luar biasa bagi perkembangan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara khusus dan umat manusia pada umumnya," kata Sholih.

Sholih menjelaskan ada sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan untuk memberikan gelar Doktor HC kepada Surya Paloh, di antaranya Surya Paloh merupakan tokoh yang berpengalaman dalam dunia pers yang berperan aktif dalam demokrasi Indonesia.

Kemudian, lanjutnya, tokoh tersebut juga menjadi salah satu pimpinan partai politik yang berpengaruh di Indonesia dan telah berjasa mendorong iklim politik kebangsaan yang lebih berintegritas dengan gagasan restorasi Indonesia dan politik tanpa mahar.

Selain itu, Surya Paloh sudah membuktikan dedikasinya pada bidang kemanusiaan dan budaya yang ditunjukkan melalui misi penyelamatan WNI yang disandera kelompok militan di Filipina, beberapa tahun lalu.

"Surya Paloh juga menerima gelar kehormatan adat di banyak daerah di Indonesia dan tokoh komunikasi lintas budaya. Beliau juga dianugerahi Profesor Kehormatan dari Beijing Foreign Studies University, China," katanya.

Dalam orasi ilmiah promovendus dengan judul "Meneguhkan Kembali Politik Kebangsaan", Surya Paloh mengatakan bahwa politik kebangsaan adalah pilar yang bisa menjadi acuan bersama di tengah persilangan politik Tanah Air yang semakin dinamis menuju 2024.

Surya Paloh menjelaskan politik kebangsaan adalah garis politik yang bisa menjadi komitmen semua partai politik, dimana seluruh pihak harus menyadari bahwa kompetisi dalam pemilu adalah keniscayaan dan akan berulang setiap lima tahun sekali.

"Di atas politik kontestasi, ada politik kebangsaan, politik yang arus utamanya adalah kepentingan bangsa di atas kepentingan kami sebagai kelompok politik," ujarnya.

Ia menambahkan politik pada dasarnya adalah upaya terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan bersama. Dalam konteks Indonesia saat ini, kebaikan bersama tersebut bernama persatuan bangsa atau nasionalisme.

"Politik yang ditujukan untuk menjaga dan mengembangkan nasionalisme adalah wajah politik yang sesungguhnya, politik yang senantiasa menjunjung tinggi komitmen utuhnya eksistensi Indonesia, serta terbangunnya praktik politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.