Surabaya (ANTARA) - SMK Dr. Soetomo Surabaya membekali kompetensi tenaga pendidik terkait penerapan Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri melalui workshop yang digelar di Surabaya, Selasa.
"Sebagai salah satu persiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka ini kami menyiapkan pemahaman para tenaga pendidik sebelum implementasi dijalankan," kata Kepala Smekdors, Juliantono Hadi.
Abah Anton sapaan akrabnya, mengungkapkan pihaknya akan mulai menerapkan kurikulum tersebut pada bulan Juni atau pada tahun ajaran 2022/2023.
Dia menjelaskan, pada Kurikulum Merdeka Mandiri ada banyak perubahan yang disiapkan sekolah. Salah satunya istilah kompetensi keahlian dirubah menjadi konsentrasi keahlian.
"Pada kurikulum ini juga membutuhkan kemampuan guru dalam mengajar. Terutama untuk pembelajaran yang berbentuk project based learning," katanya.
Perubahan lainnya yakni penyesuaian jurusan yang dimiliki sekolah menjadi lebih spesifik dan terintegrasi dengan industri. Seperti dirubahnya jurusan Multimedia jadi Produksi Siaran dan Televisi.
Selain itu, penyesuaian juga dilakukan karena adanya perubahan jam mengajar karena ada profil pelajar Pancasila.
"Pertimbangan kita merubah jurusan ini karena kita dari Smekdors punya branding swa-TV yang mengelola penyiaran live streaming jadi lebih mempermudah dari segi fasilitas dan tenaga guru," ujarnya.
Sementara itu, menurut Pengamat Pendidikan, Bukik Setiawan orientasi Kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum 2013.
Pada penerapannya, kurikulum ini orientasinya pada siswa. Maka ada beberapa konsekuensi yang harus disiapkan sekolah.
"Yang pertama bagi guru harus siap memahami kompetensi murid dari hasil assesmen analisis yang dilakukan," katanya.
"Kemudian, kemampuan guru merancang pembelajaran sesuai kemampuan murid, dan terakhir membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata melalui project based learning," ujarnya, menambahkan.
Dengan penerapan Kurikulum Merdeka ini, lanjut dia, sekolah memiliki keuntungan karena asesmen nasional dilakukan secara merata. Tidak hanya diukur pada satu jalur saja, melalui ujian nasional
Ia juga menyebut perbedaan lain adalah materi yang tidak langsung dengan dunia kerja dipangkas hingga 30 persen. Sehingga ada akomodasi proses belajar yang lebih relevan.
"Ada pemetaan ulang kebutuhan produksi dan lebih relevan. Selama ini pendidikannya dikejar setoran kriteria keketatan KKM, semua orang tergopoh-gopoh mengejar nilai setinggi mengabaikan kompetensi nyata," ungkapnya.
Dengan MBKM dan asesmen ini maka akan lebih adil bagi sekolah dan siswa karena sesuai dengan kompetensi siswa dan menggambarkan sekolah secara utuh. (*)
