Pemkot Kediri gelar bimtek OPD untuk penganggaran responsif gender

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar bimbingan teknis perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah kelurahan di daerah itu agar memberikan porsi anggaran kegiatan yang responsif gender.

"Kami menggelar bimbingan teknis dengan OPD, kecamatan, lurah, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan menguatkan peran strategis masing-masing OPD dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri Sumedi di Kediri, Selasa (15/3).

Ia mengungkapkan pengarusutamaan gender bukan hanya suatu program melainkan sistem.

Pemkot Kediri berkomitmen agar program yang dibuat nantinya juga memperhatikan pengarusutamaan gender.

"Pengarusutamaan gender (PUG) bukanlah suatu program melainkan suatu sistem pembangunan yang rasional dan terencana untuk menuju pembangunan yang berkeadilan. Kami membuat perda untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki komitmen yang sungguh-sungguh terkait PUG," kata dia.

Sumedi menambahkan bimtek PPRG salah satu komponen kunci keberhasilan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu untuk menyamakan persepsi dan menyiapkan sumber daya manusia.

Pada 2021, Pemerintah Kota Kediri berhasil meraih penghargaan APE tingkat madya. Penghargaan ini sebagai wujud penghargaan atas komitmen Pemerintah Kota Kediri terhadap pembangunan yang responsif gender dan didukung oleh peran serta lembaga masyarakat.

Beberapa implementasi program yang mengantarkan Kota Kediri meraih APE kategori madya, yakni program Sekolah Perempuan Bekal Tantangan Hidup di Masa Depan Nanti (Selimut Hati) yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Feronica atau yang akrab disapa Bunda Fey, Gerakan Menekan Kematian Ibu dan Bayi (Gemakiba), "home care", Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas), Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), koperasi RW, hingga infrastruktur yang responsif gender.

Ke depan, pihaknya menargetkan APE bisa naik level menjadi nindya atau bahkan utama.

Untuk mencapai level tersebut, katanya, telah disiapkan beberapa strategi di antaranya menyiapkan perda terkait dengan pelaksanaan PUG serta penyelenggaraan bimbingan teknis PPRG di lingkungan Pemkot Kediri.

Peserta kegiatan dengan total 100 orang dari berbagai kalangan baik, OPD maupun perwakilan kelurahan. Mereka diberi pelatihan selama dua hari, 15-16 Maret 2022. Bimbingan teknis tersebut menghadirkan narasumber dari Bappeda Kota Kediri dan Universitas Kadiri.

"Untuk peserta ini adalah perwakilan. Dengan kegiatan ini diharapkan para peserta bisa menganalisa apakah anggarannya sudah berbasis PUG. Dan untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan analisa dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP)," kata Sumedi.