Pemkab Banyuwangi pertahankan nilai SAKIP A lima tahun beruntun

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mampu mempertahankan nilai A selama lima tahun beruntun pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penting sebagai indikator peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

"Bagi kami, mampu mempertahankan penilaian SAKIP tetap A bukan semata-mata soal penghargaan. Namun, ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Tentu saja yang ada di Banyuwangi belum sepenuhnya sempurna, tapi kita terus optimal lakukan pembenahan demi pembenahan," ujar Ipuk di Banyuwangi, Kamis.

Prestasi SAKIP A Banyuwangi, lanjut dia, adalah buah dari kekompakan seluruh ASN dalam bekerja mengembangkan dan memajukan daerah.

"Terima kasih kepada seluruh ASN, seluruh keluarga besar Pemkab Banyuwangi. Dan tentu kepada semua masyarakat yang bergerak bersama, saling memberi masukan, untuk perbaikan pelayanan publik. Terima kasih kepada Menteri PAN-RB Bapak Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jatim Ibu Khofifah yang terus membimbing Banyuwangi, memberikan insight-insight, untuk perbaikan," tutur Ipuk.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan tersebut di Surabaya, pada Rabu (27/10) malam. Penghargaan diberikan kepada daerah yang telah menerima SAKIP A tiga tahun berturut-turut. Banyuwangi bahkan telah mempertahankan nilai SAKIP A lima tahun berturut-turut. Dalam penyerahan penghargaan itu juga dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto.

SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa spirit utama dari SAKIP ini adalah bagaimana melahirkan kolaborasi berbasis program. Sehingga melahirkan kekuatan terbaik dalam memberikan pelayanan.

"Jangan sampai antarbagian saling berlomba-lomba melahirkan pelayanan terbaik, namun tidak sinkron satu sama lainnya. Perlu adanya kolaborasi berbasis programatik sehingga melahirkan strong collaboration," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan, selain menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, SAKIP juga menilai peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

"Dari SAKIP memacu birokrasi harus berubah. Bekerja harus ada hasilnya. Bukan sekadar menuntaskan program yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Tapi seberapa besar kinerja yang dihasilkan, yang berdampak ke masyarakat," tuturnya. (*)