Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengusulkan perlu adanya perpustakaan dan ruang podcast di gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, sebagai penunjang kinerja bagi para legislator.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman di Surabaya, Kamis, mengatakan, saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2021 beberapa waktu lalu, pihaknya sempat mengusulkan perpustakaan dan ruang podcast di DPRD Surabaya.
"Perpustakaan itu penting karena berfungsi sebagai layanan informasi dan bahan referensi dalam pengambilan keputusan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD," katanya.
Menurut dia, penyediaan ruang perpustakaan diaatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 1 ayat 7 yang memuat mengenai perpustakaan khusus di lingkungan lembaga pemerintah.
"Perpustakaan yang dimaksud harus memiliki sarana dan prasarana yang memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan," katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, PKS juga mendorong adanya ruang podcast di gedung DPRD Surabaya. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak ramai.
Menurut dia, dalam penguatan tim dan program kehumasan serta support sarana dan prasarana di DPRD di era digital dan media sosial yang semakin merebak, ruang podcast dinilai sangat perlu.
"Ruang podcast ini sebagai sarana alat kelengkapan dewan dan DPRD menyampaikan kinerja, ide, dan gagasan, patut dipertimbangkan," katanya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar betul-betul menguatkan program peningkatan kapasitas SDM dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penguatan ini terutama terkait excellent service (pelayanan prima).
"Layanan yang bisa membangun engagement (interaksi dua arah yang baik) dan delightful (membahagiakan) adalah kebutuhan di era ini," ujarnya.
Ia menyebut pentingnya peningkatan layanan di kecamatan dan kelurahan ini mengingat hadirnya era digital dan kebutuhan layanan yang semakin transparan. Untuk itu, kata dia, pihaknya menekankan diwujudkannya aplikasi-aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang user-fiendly dan ada sistem feedback.
"Sehingga warga bisa mengetahui dengan cepat setiap proses layanan yang terkait dengan mereka. Layanan yang cepat dan pasti serta murah adalah bagian dari konsep excellent service," kata pria yang juga anggota Komisi A ini. (*)
