Kasus honor pemakaman COVID-19 jadi sorotan fraksi saat paripurna RPJMD Jember

Jember (ANTARA) - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti kasus honor pemakaman jenazah COVID-19 yang diterima bupati dan sejumlah pejabat pemkab saat menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda RPJMD 2021—2026 di DPRD setempat, Selasa.

Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) M. Hafidi mengatakan bahwa pihaknya melihat alokasi honor sebesar Rp70 juta untuk bupati tidak memiliki dasar jelas, sehingga pertanggungjawaban ada pada kuasa pengguna anggaran, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca juga: Bupati Jember minta maaf soal polemik honor pemakaman jenazah COVID-19

Sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto, Sekda Mirfano, Plt. Kepala BPBD M. Djamil, serta Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Penta Satria menerima honor sebagai tim pemakaman COVID-19 masing-masing sebesar Rp70.500.000,00 dari total 705 kali pemakaman. Namun, empat pejabat tersebut akhirnya mengembalikan honor tersebut ke kas daerah.

Hendy juga menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Jember terkait dengan polemik honor pemakaman jenazah COVID-19 melalui rapat paripurna yang digelar secara daring dan luring di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (30/8).

"Bukan hanya Kepala BPBD, kami melihat Bagian Hukum juga bertanggung jawab karena tidak berupaya maksimal untuk mengantisipasi dan mencegah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai garda terakhir pencairan anggaran," tuturnya.

Baca juga: Bupati dan pejabat Jember kembalikan honor pemakaman COVID-29 ke kasda

Hafidi mengatakan fraksinya juga melihat keanehan surat keputusan (SK) pemakaman COVID-19 yang berkonsekuensi pada pembayaran honor tersebut, karena bupati dan wakil bupati ada dalam SK tim sebagai pengarah. Namun, hanya bupati yang mendapatkan honor, sedangkan wakil bupati tidak mendapatkan.

"Persoalan alokasi honor kegiatan pemakaman COVID-19 itu menunjukkan kebobrokan dan karut-marut sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember," katanya.

Ia menjelaskan bahwa FKB merekomendasikan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto untuk segera mengevaluasi dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan kompetensi dan loyalitas para ASN, serta memberikan sanksi kepada ASN yang bekerja buruk atau melanggar aturan.

Baca juga: Bupati dan pejabat Jember terima honor tim pemakaman jenazah COVID-19

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Ghofir mengatakan bahwa fraksinya mengingatkan Bupati Jember agar kegaduhan honor pemakaman korban COVID-19 menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi total regulasi maupun para pembantunya di lingkungan Pemkab Jember.

"Bisa saja legalitas hukumnya benar. Akan tetapi, jika itu melanggar asas kepatutan dan kepantasan, hendaknya saudara bupati mengambil tindakan tegas," katanya.

Ia mengatakan bahwa fraksinya mengapresiasi Bupati Hendy bersedia menerima kritik terkait dengan honor pemakaman dalam beberapa hari terakhir ini demi menjaga etika, moralitas, dan kepantasan yang harus dijunjung setinggi-tingginya.

"Bukan saja menjadi pelajaran berharga bagi bupati dan jajaran Pemkab Jember, melainkan juga menjadi keharusan untuk lebih hati-hati dalam setiap langkahnya," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PKS yang mengapresiasi permintaan maaf yang disampaikan Bupati Jember terkait dengan kegaduhan polemik honor pemakaman dan melakukan evaluasi regulasi terkait COVID-19.