Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras PPKM untuk 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 200 ribu ton beras cadangan pemerintah melalui Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras dalam konferensi pers di Kantor Bulog Jakarta, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan beras ini merupakan tahap kedua, di mana setiap KPM KPM akan memperoleh 10 kg beras. Sebelumnya tahap pertama diberikan kepada 20 juta KPM dengan total 450 ribu ton beras.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, atas kerja sama dan sikap responsif dari Bulog dan pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyukseskan penyaluran Program Bantuan Beras PPKM ini,” kata Hartono.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya berkomitmen menyalurkan bantuan beras PPKM dengan memperhatikan kualitas beras yang diberikan.
“Sebagai misi negara, Program Bantuan Beras PPKM adalah tugas yang harus diperjuangkan dengan ketulusan. Kami berjuang agar pelaksanannya berjalan baik, lancar, tepat kualitas dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini adalah misi negara bukan misi bisnis, jadi bagaimanapun harus sukses karena tujuannya membantu masyarakat yang susah,” kata Budi Waseso.
Budi Waseso menjelaskan beras yang digunakan untuk Program Bantuan Beras PPKM ini berasal dari petani, yang dibeli Bulog sesuai Inpres No.5 Tahun 2015 dan disimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Salah satu penyaluran CBP tersebut yaitu untuk Program Bantuan Beras PPKM ini. Kalau ini bisa tersalurkan, maka Bulog akan menyerap kembali beras hasil petani untuk menjaga stok CBP tadi, jadi ada multiplier effect nya program pemerintah ini,” katanya.
Saat ini stok CBP sekitar 1,2 juta ton. Ia mengatakan Bulog sudah mulai menyerap gabah petani hasil panen tanam kedua sejak pekan lalu sekitar 1-1,5 juta ton.
Beras CBP merupakan beras berkualitas medium yang sudah ditentukan kualitas dan harganya berdasarkan perundang-undangan. Ia menjamin beras yang disalurkan berkualitas baik, tidak ada kutu, tidak busuk, dan tidak rusak karena sudah melalui proses pengawasan sebelum dikeluarkan dari gudang. Apabila masyarakat menerima beras yang rusak dalam proses perjalanan, ia mengatakan akan langsung diganti dengan beras berkualitas baik.
Pendistribusian beras bantuan PPKM tersebut akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan perusahaan logistik DNR Corporation.
Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan siap melanjutkan kerja sama dengan Bulog dan mendukung kebijakan serta program pemerintah , termasuk penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021.
“Dalam kondisi memberlakukan PPKM, penyaluran atau distribusi bantuan dilakukan dengan sangat cepat dan harus tepat sasaran. Pos Indonesia menurunkan semua kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mensukseskan program ini. Distribusi yang dilakukan pos mulai dari daerah kota sampai daerah rural atau penerima bantuan di desa terpencil, dan kepulauan dengan memanfaatkan jaringan PT Pos Indonesia (Persero),” kata Faizal.
CEO DNR Corporation Rudy Tanoesudibjo mengatakan bahwa DNR memaksimalkan proses penyaluran sampai dengan KPM hingga selesai. "Tentu saja terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten, para Pendamping PKH dan juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ditingkat Kabupaten maupun Kota, bahwa koordinasi dan kerjasama yg baik dengan semua elemen merupakan kunci keberhasilan kami menyelesaikan penyaluran BB PPKM 2021 tahap pertama ini. Pekerjaan tahap kedua sudah di depan mata dan kami berkomitmen pelaksanaannya akan lebih baik", kata Rudy. (*)
