Surabaya (ANTARA) - Pengurus Karang Taruna Surabaya mempertanyakan janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji terkait peran pemuda dalam pembangunan kota melalui Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Selama ini, para pemuda terutama Karang Taruna itu, kadang kurang didengar ataupun kurang dilibatkan di dalam musrenbang," kata Ketua Karang Taruna Surabaya Fuad Benardi saat audiensi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di ruang kerjanya, Selasa.
Putra sulung Menteri Sosial RI Tri Rismaharini ini menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas saat audiensi dengan wali kota di antaranya peran pemuda di dalam pembangunan kota lewat Musrenbang di kelurahan.
Menurut dia, ide-ide dari Karang Taruna kurang didengar oleh Pemkot Surabaya. Padahal, lanjut dia, Wali kota pada waktu kampanye menjelaskan visi misinya bahwa nanti dana kelurahan yang bisa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama juga untuk pemudanya.
Fuad mengatakan jika selama ini anggaran kegiatan di Karang Taruna hanya dipergunakan untuk kegiatan fisik, tanpa melihat keinginan dari pengurus.
Selain itu, ia juga melaporkan ke pak wali bahwa kondisi para pemuda di beberapa wilayah di Surabaya mengalami krisis mental atau seperti tidak punya tujuan hidup. Bahkan, kata dia, ketika ditanya pemuda itu mau melakukan apa, maka tidak bisa jawab.
"Itu kan jauh lebih mengerikan dari pada yang mungkin orang tidak punya kerja. Jadi perlu ditangani sejak sekarang dengan memberikan semacam pelatihan kayak revolusi mental kayak pak Jokowi," katanya.
Hal ini, lanjut dia, yang ingin diubah oleh para pengurus Karang Taruna dengan mengikuti perubahan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga, Fuad berharap, pemkot bisa memberikan pelatihan, bukan hanya secara teknis, namun juga mental.
Tidak hanya itu, Fuad juga sempat menanyakan perihal keterlibatan para pemuda di Surabaya, dalam pembangunan ekonomi mikro dan makro di Kota Surabaya.
"Sebetulnya, kami berkeinginan membantu pemkot untuk mengurangi pengangguran. Dengan cara bagimana?, ya harus diterima outsrocing di pemkot. Pemkot juga harus membuka lapangan pekerjaan dengan usaha-usaha," katanya.
Bahkan, kata dia, ada beberapa aset-aset di pemkot seperti eks lokalisasi Dolly yang sampai saat ini tidak digunakan alias nganggur.
"Makanya kami tanyakan sistemnya kalau mau dipergunakan, itu seperti apa," katanya. (*)
