Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyikapi keberadaan Pasar Asem Simo yang akan digusur untuk diubah peruntukannya menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu, mengatakan, beberapa hari lalu ada pengaduan yang masuk ke ruangan kerjanya yakni dari salah satu pedagang Pasar Asem yang pernah didatangi Satpol PP yang memberi kabar bahwa pedagang setempat akan digusur karena akan ada pembangunan SPBU.
"Untuk memastikan kondisi riil di lapangan, saya akhirnya cek ke Pasar Asem," katanya.
Hasilnya, lanjut dia, nantinya lapak pedagang Pasar Asem berada di luar lahan SPBU. Hanya saja keberadaan SPBU itu dinlai pedagang akan menghalangi lapak jualan mereka.
Reni menjelaskan, secara historis pedagang Pasar Asem Simo sudah turun temurun berdagang di situ, jadi keberatan jika harus dipindah. Jadi, kata Reni, sangat tidak baik juga jika tiba-tiba tanpa ada sosialisasi ke pedagang, terus akan digusur, karena para pedagang sudah puluhan tahun berjualan disitu.
"Sementara sekarang ini pedagang menggunakan lahan di Pasar Asem yang secara statusnya bukan miliknya pedagang. Jadi memang Pemkot Surabaya berhak saja menggusur pedagang. Cuma terlebih dahulu disosialisasikan ke pedagang itu saja kok," kata politisi PKS Surabaya ini.
Lebih lanjut, Reni mengatakan, persoalan menggusur pedagang pasar apapun itu alasannya dimasa pandemi saat ini sangat tidak baik karena keberadaan pedagang pasar justru membuat ekonomi Kota Surabaya naik karena bergairahnya daya beli masyarakat.
"Ekonomi warga setahun ini alami kesulitan, terus saat warga berusaha juga tidak diperbolehkan karena akan digunakan dan di fungsikan yang lainnya, seperti SPBU jadi ya sepeti tidak ada solusi," katanya.
Padahal, kata dia, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi konsen terhadap ekonomi mikro. "Jadi jangan sampai kebijakan wali kota tidak sinkron dengan jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di pemkot. Disatu sisi Eri Cahyadi peduli UKM, disisi lain OPD malah menggusur pedagang ya ga sinkron jadinya," katanya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi ponselnya tidak aktif. (*)
