Mufti Anam tegaskan komitmen partai tak biarkan politik adu domba

Surabaya (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menegaskan komitmen partainya yang tidak ingin membiarkan rakyat terjebak dalam permainan politik adu domba.

"Yang pasti, publik harus disatukan dengan penuh optimisme untuk menatap masa depan Indonesia," ujarnya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Minggu malam.

Pernyataan masyarakat tersebut, kata dia, didapat setelah melakukan dialog di daerah pemilihannya, yaitu Pasuruan dan Probolinggo, sekaligus menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurut dia, rakyat mengapresiasi sikap partainya yang terus menggelorakan semangat serta tradisi gotong royong serta musyawarah mufakat, termasuk pembahasan RUU HIP.

"Sesuai tradisi kepartaian kami, saya terus berdialog dengan masyarakat dapil dalam segala isu. Dapil kami basis pesantren sehingga dengan kiai, ustaz, pemuka lintas agama dan sebagainya. Mereka mengapresiasi sikap PDIP yang terus berdialog dengan rakyat dalam penyusunan berbagai regulasi," ucapnya.

Anggota Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) tersebut menyampaikan bahwa musyawarah untuk mufakat adalah praktik berdemokrasi khas rakyat Indonesia, yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari Pancasila sebagai ideologi yang bersumber dari rakyat itu sendiri. 

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, kata dia, menyampaikan bahwa partai mendengarkan aspirasi masyarakat, yakni bermusyawarah untuk mufakat terkait materi muatan dalam pasal 7 RUU HIP.

"Meski secara substansi menurut saya tidak ada yang menyalahi ideologi bangsa, tapi demi menghindarkan rakyat dari praktik politik adu domba, maka sikap partai tersebut ternyata sangat diapresiasi masyarakat," katanya.

Mufti menambahkan, masyarakat di dapilnya juga sangat mendukung sikap PDIP yang setuju dengan penambahan ketentuan untuk menegaskan larangan terhadap ideologi bertentangan dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme. (*)