Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mufti Anam meminta semua pihak untuk tidak memperpanjang polemik permasalahan di PT Garuda Indonesia Tbk
"Jangan dibikin drama untuk menaikkan popularitas dengan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu terkait permasalahan di PT Garuda Indonesia, Jika ada dugaan permasalahan kepabeanan, tuntaskan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Baca juga: Erick Thohir ungkap motor Harley selundupan diduga milik AA
Mufti juga meminta otoritas terkait mengecek surat permohonan proses kepabeanan dari Garuda ke Bea Cukai, sebagaimana telah beredar luas melalui media sosial. Surat yang dikirim pada tanggal 15 November 2019 itu berisi permohonan proses kepabeaan mengenai rencana pengiriman pesawat A330-900 NEO dari Perancis ke Indonesia.
"Harus dicek biar tidak saling curiga. Apakah sebenarnya sudah ada permintaan proses kepabeanan dari Garuda atau memang ada proses administrasi yang diabaikan sehingga muncul kasus ini," ujarnya.
Baca juga: Kasus penyelundupan Harley, direksi Garuda diberhentikan sementara
Menurut Mufti, sebagai perusahaan terbuka, berlarut-larutnya permasalahan di PT Garuda, apalagi dibumbui dengan dugaan penggiringan opini dengan informasi-informasi yang tidak relevan dengan permasalahan pokok, akan berpotensi merontokkan saham Garuda.
"Sahamnya jatuh sepekan kemarin. Kalau harga saham rontok, negara juga dirugikan," ucapnya.
Politisi PDIP asal Banyuwangi, Jawa Timur, itu menandaskan, sebagai perusahaan penerbangan, reputasi Garuda perlu dijaga agar tetap mendapat kepercayaan publik.
"Garuda adalah maskapai terbaik kebanggaan kita. Kalau reputasinya dirontokkan, apalagi dengan informasi yang tidak relevan terkait orang per orang manajemennya, kepercayaan pasar bisa menurun mengingat bisnis maskapai adalah bisnis kepercayaan yang sangat sensitif dengan isu," tuturnya.
