Pejabat Pemkot Surabaya bantah perpecahan jelang Pilkada 2020

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Eri Cahyadi saat meresmikan patung raksasa “Suro” (hiu) dan “Boyo” (buaya) setinggi 25,6 meter di kawasan pesisir utara Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jatim, beberapa waktu lalu. (HO)

Kabar itu tidak benar. Saya orang pemkot tidak pernah mendengar apalagi sampai rasan-rasan ke DPRD Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Kalangan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya, Jatim, membantah adanya kabar perpecahan di antara pejabat yang disuarakan politikus NasDem di DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menjelang Pilkada Surabaya 2020.

"Kabar itu tidak benar. Saya orang pemkot tidak pernah mendengar apalagi sampai rasan-rasan ke DPRD Surabaya," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya tetap satu komando tegak lurus kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, tetap solid dibawa komando wali kota dan satu komando di dalam pelayanan kepada warga Surabaya.

Hal sama juga dikatakan Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Ia menegaskan selama ini kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya sudah berjalan sesuai tupoksi yang ada. Selain itu, lanjut dia, masing-masing OPD juga solid dibawa komando wali kota.

"Di sini kerja tim dibawa komando ibu wali kota. Salah satu bukti nyata saat ada giat. Melalui 112, kalau ada kejadian selalu royokan di antara OPD," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M.Fikser mengatakan bahwa adanya kabar perpecahan di internal Pemkot Surabaya menjelang Piilkada Surabaya 2020 tidak benar.

"Itu opini yang dibuat-buat. Itu isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ada urusannya dengan pilkada Surabaya. Kita bekerja sesuai tupoksi," katanya.

Fikser mengaskan jika ada kepala OPD Pemkot Surabaya yang menyebut ada perpecahan berarti kepala OPD itu sudah berpolitik dan itu sudah ada UU yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpolitik.

"Saya balik bertanya kepada Pak Imam Syafii (Politikus NasDem), jika ada kepala OPD yang bilang perpecahan, maka sebutkan siapa saja kepala OPD itu. Biar itu tidak menjadi isu," katanya.

Diketahui pernyataan Kasatpol PP dan Kabag Humas tersebut menindaklanjuti adanya komentar dari Politikus NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Dmeokrat-NasDem, Imam Syafii pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 beberapa hari lalu.

Imam saat itu sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada Surabaya 2020. "Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan kepala dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar," kata Imam.

Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Surabaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.

Selain itu, Imam juga menyampaikan kepada pengurus DPP NasDem, Effendi Choirie tau Gus Choi yang dikutip dari media daring bahwa alasan protesnya tersebut juga menampung aspirasi dari kepala OPD di Pemkot Surabaya. Hal ini dikarenakan selama ini ada rasan-rasan atau keluhan dari kepala dinas, kepala bagian atau kepala bidang di Pemkot Surabaya. (*)