Surabaya (ANTARA) - Dari daftar nama calon menteri yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresiden RI, Jakarta, terdapat satu nama "asing" di telinga dunia perpolitikan nasional, yaitu Abdul Halim Iskandar.
Sapaannya Gus Halim. Namun, saat maju sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019, dia mengubah panggilannya menjadi Pak Halim.
"Ya, sekarang panggil Pak Halim saja," ucapnya singkat saat itu.
Meski sudah mem-branding nama, bahkan memasang baliho di hampir seluruh daerah di Jatim. Akan tetapi, dia urung maju sebagai calon gubernur karena partainya mengusung pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas. Selanjutnya, diganti Puti Guntur Soekarno di posisi calon wagub menjelang pendaftaran di KPU setempat.
Baca juga: Halim Iskandar: Presiden Jokowi paham saya orang desa dari Jatim
Namanya di dunia politik nasional memang belum akrab di telinga sebab selama ini kiprah politiknya di dalam provinsi, yakni sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur periode 2011-2016 dan 2016-2021.
Di legislatif, Abdul Halim Iskandar menjabat Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2014-2019, kemudian terpilih kembali sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jatim 2019-2024. Namun, jabatannya hanya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim karena perolehan suara partainya kalah dari PDI Perjuangan.
Selain duduk di kursi pimpinan dewan saat ini, Pak Halim adalah penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim yang maju sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang.
Di bawah kendalinya, PKB Jatim sukses menjadi peraih kursi terbanyak hasil Pemilihan Umum 2014, yakni 20 kursi dengan raihan 19,10 persen suara.
Pada Pemilu 2019, PKB tergeser ke posisi dua, namun selisih suara dengan PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu di Jatim tak terpaut cukup jauh. PKB mendapat sebanyak 4.198.551 suara dengan raihan 25 kursi, sedangkan PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara 4.319.666 dengan perolehan 27 kursi.
Justru di perpolitikan nasional, nama adik kandungnya yakni Muhaimin Iskandar yang mengemuka, terlebih sebagai orang nomor satu di PKB dan pernah tercatat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wakil Ketua MPR RI, dan kini Wakil Ketua DPR RI.
Ya, Abdul Halim Iskandar adalah kakak kandung Muhaimin Iskandar yang sama-sama lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka besar dari keluarga pondok pesantren, dan masih tercatat memiliki hubungan darah dengan presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai paman-keponakan.
Pak Halim lahir 14 Juli 1962 yang sebelum merambah ke politik tingkat provinsi, suami Lilik Umi Nashia itu pernah dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang dua periode berturut-turut.
Berdasarkan catatan tambahan yang dihimpun dari berbagai sumber, Pak Halim merupakan cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pendiri PPMM (Pondok Pesantren Mambaul Maarif) Denanyar Jombang K.H. Bisri Syansuri.
Tentu saja pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat atas dijalani di pesantren tersebut. Setelah dinyatakan lulus Madrasah Aliah Negeri (MAN) Mambaul Maarif Denanyar, dia melanjutkan pendidikan di IKIP Yogyakarta.
Selama menempuh pendidikan di "Kota Gudeg" itulah dia mengasah bakat organisasinya, yakni aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), lalu menempuh gelar S-2 di IKIP Malang.
Pria yang pernah aktif di Pramuka itu kembali ke Pesantren Denanyar sebagai dewan pengasuh PPMM, lalu guru bimbingan penyuluhan (BP) di MAN Denanyar, bahkan sempat menjabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sultan Agung Tebuireng Jombang.
Pada tahun 1993-1997, Abdul Halim Iskandar menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asyari (UNHASY) Tebuireng. Pada tahun 1998 terjadi perubahan besar di Indonesia dengan bergeraknya gelombang reformasi yang kemudian Gus Dur mendirikan PKB.
Di partai tersebut, Pak Halim menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Jombang. Sejak saat itulah, dia aktif berpolitik.
Bahas Desa
Saat bertemu Presiden RI Joko Widodo, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa Presiden telah memahami bahwa dirinya adalah orang Jawa Timur dan akan menjadi perwakilan wilayah tersebut dalam kabinet.
"Hari ini diskusi agak banyak berbagai permasalahan masyarakat sektor ekonomi infrastruktur dan sosial yang pasti beliau paham saya orang Jawa Timur dan dari desa. Saya yakin beliau paham dan PKB sebagai pengusung Bapak Jokowi tegak lurus menyukseskan program," kata Halim.
Jika Diperkirakan, Pak Halim akan mengisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Pada Kabinet Kerja periode 2014-2019, pos jabatan pada kementerian tersebut diisi oleh kader dari PKB, yaitu Marwan Jafar (2014-2016), kemudian digantikan oleh Eko Putro Sandjojo hingga masa akhir periode.
Maka, bukan tidak mungkin Abdul Halim Iskandar yang pada hari Selasa dipanggil oleh Presiden Jokowi merupakan salah seorang kandidat menteri yang mengisi jabatan tersebut.
"Saya tidak tahu akan ditempatkan di mana, itu kewenangan beliau (Presiden), besok diumumkan sendiri dan semua saya kembalikan kepada beliau," katanya.
Selain itu, dia juga mengaku hanya membahas soal ekonomi masyarakat dan masyarakat kesejahteraan.
Halim mengaku sejak PKB berdiri sudah menjadi pengurus mulai dari tingkat DPC, provinsi, sampai Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selanjutnya, Ketua DPRD Jombang, wakil ketua DPRD provinsi, dan terakhir ketua DPRD provinsi.
Jadi Saksi di KPK
Abdul Halim Iskandar sempat berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Juli 2018. Pada saat itu dipanggil sebagai saksi terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.
Namun, dia menegaskan sudah tak ada masalah dan semua telah clear.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui sejumlah calon menteri yang akan mengisi kabinet 2019-2024 pemerintahan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin pernah diperiksa sebagai saksi.
Selain Abdul Halim Iskandar yang pernah diperiksa saksi untuk mantan Bupati Nganjuk, terdapat juga nama politikus Partai Golkar Zainuddin Amali sebagai saksi dua kasus, yaitu kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar dan kasus gratifikasi Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Kepala SKK Migas.
Begitu juga nama politikus PKB Ida Fauziyah yang pernah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.
