Surabaya (ANTARA) - Perum Perhutani, utamanya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, kini semakin bersemangat untuk terus membangun sumber daya hutannya dengan diterimanya penghargaan Malowapati dari pemerintah daerah setempat guna meningkatkan perekonomian bersama masyarakat.
“Dengan adanya penghargaan ini akan menjadikan penyemangat bagi kami untuk mewujudkan Profit, Planet, People (3P) secara berkelanjutan, utamanya kegiatan sosial (people) yang merupakan bagian dari pembangunan masyarakat,” kata Administratur Perhutani Bojonegoro Dewanto dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.
Peghargaan Malowapati diserahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah pada upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-342 dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74 di Alun-alun Bojonegoro, Minggu (20/10).
Menurut Dewanto, di wilayah KPH Bojonegoro ada 70 LMDH dari 54 desa di Kabupaten Bojonegoro. Lembaga inilah yang melakukan kemitraan dengan Perum Perhutani dalam aktivitas pengelolaan sumber daya hutan.
Selain itu, LMDH juga aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumber daya hutan di lahan-lahan desa.
Ia menilai, dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, Perum Perhutani telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Contohnya, pada musim tanam tahun 2018/2019 atau musim tanam kedua, masyarakat yang memanfaatkan lahan Perhutani seluas 7.208,52 hektare. Lahan tersebut ditanami padi seluas 1.144 hektare, jagung 6.029 hektare, kacang-kacangan 4 hektare dan tanaman empon-empon seluas 31,52 hektare.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah saat penyerahan penghargaan menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjalankan dua pilar pembangunan yakni Ngayomi dan Ngopeni.
Menurutnya, Ngayomi dalam pembangunan diarahkan dengan memberi perlindungan, rasa aman dan rasa tenteram bagi semua. Sedangkan Ngopeni, aparatur pemerintah berkomitmen untuk menjaga, merawat, melayani rakyat, dan melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas pada prinsip kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan.
“Dua pilar tersebut diwujudkan dalam Sapta Dasa Kridha 17 prioritas pembangunan yang semua difokusan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya. (*)
