Wali Kota Kediri paparkan strategi peningkatan Sakip

Kediri (ANTARA) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan strategi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Sakip) di instansi Pemerintah Kota Kediri kepada Tim Evaluasi Sakip Jatim.

Wali Kota menegaskan, Pemerintah Kota Kediri sejak dulu memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintahan.

"Kami pernah mengukur kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Kediri itu sangat rendah. Dari situ kami berharap untuk menaikkan tingkat kepuasan masyarakat. Maka dari itu kami menyiapkan beberapa langkah strategi peningkatan Sakip yaitu dengan memperkuat komitmen kami bersama khususnya di pelayanan seperti kelurahan," katanya di Kediri, Kamis.

Ia menegaskan, pemerintah kota memperkuat kelurahan dengan menempatkan tim IT di setiap kelurahan. Selain itu, kontribusi OPD terhadap capaian kinerja juga semakin besar.

"Saya selalu menekankan bahwa OPD harus benar-benar mengerti dengan RPJM manapun baik pusat, provinsi dan daerah Kota Kediri," ujar dia.

Untuk komitmen lainnya, Wali Kota mengatakan tentang cascading kinerja. Saat ini seluruh dokumen mulai RPJMD, Renstra PD, RKPD, APBD, Renja, DPA sudah berbasis kinerja karena harapan dari Pemerintah Pusat seperti itu.

"Lalu implementasi budaya kinerja juga kami lakukan. Berikutnya penerapan e-planning, e-performance based budgeting dan e-kinerja yang terintegrasi kita lakukan. Jadi kami ingin kinerja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat," kata Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri ini.

Lebih lanjut Mas Abu juga mengungkapkan tentang sasaran dan kinerja sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan melakukan beberapa indikator sasaran yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatnya kemandirian keuangan daerah, meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dan meningkatkan penerapan smart city.

"Opini BPK, alhamdulillah kami sudah sering mendapatkan WTP. Dimana Pemerintah Kota Kediri menerima WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2014. Lalu indeks profesionalitas ASN juga kita tingkatkan. Nilai Sakip alhamdulillah BB. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 insya Allah harus sudah A," kata dia.

Untuk persentase keberhasilan pembangunan tahun 2018 ini, Mas Abu menyebut sudah 90 persen, tahun 2020 nilainya 93 persen dan tahun 2024 nanti diharapkan sudah bisa 100 persen.

Di sasaran pembangunan ini, pemerintah kota juga melibatkan masyarakat. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah saat ini sudah 19,48.

Ke depan, diharapkan akan semakin lebih baik dibantu dengan IT akan lebih besar lagi angkanya, mengingat ke depan pemerintah kota ada banyak ide dan ada pertumbuhan ekonomi baru di Kota Kediri yaitu dengan dibangunnya Universitas Brawijaya, Poltek negeri.

Menurut dia, pembangunan itu juga akan menjadi potensi baru bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri untuk mengembangkan ekonomi.

"Lalu juga ada bandar udara yang dampaknya juga dirasakan di Kota Kediri. Kemarin, saya berkesempatan untuk memaparkan ke Gubernur untuk membuat jalan lingkar di Kota Kediri untuk mengurangi kemacetan. Berikutnya kaitannya dengan indeks kepuasan masyarakat, saat ini indeksnya sudah 3,25. Ke depan harapan kami bisa sampai 3,80 di tahun 2024," kata Mas Abu.

Sementara itu, terkait strategi dan arah kebijakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dokumen Raperda RPJMD Tahun 2020-2024, Mas Abu memaparkan beberapa strategi dan arah kebijakan.

Paparan itu di antaranya dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau dan peningkatan penerapan kota pintar pada urusan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Jatim Nana Fadjar Prijantoro mengatakan bahwa melihat capaian Kota Kediri sudah bagus dan mengalami peningkatan.

"Menurut catatan kami Tahun 2017 nilainya 60,90 dengan predikat B. Sedangkan di Tahun 2018, nilainya naik satu digit menjadi 70,62 dengan predikat BB. Capaian ini perlu diapresiasi karena tidak semua Kab/Kota naik begitu banyak," kata Nana.

Ia juga menambahkan, dengan ini nanti kami akan mendalami tentang sistem akuntabilitas yang sudah berjalan seperti yang dijelaskan melalui paparan. Setelah mendalami, pihaknya akan memberikan nilai sebagai cerminan seberapa akuntabel dalam melaksanakan implementasi SAKIP.

"Setelah memberikan nilai, kami akan memberikan solusi apabila ada yang kurang pas dan ada kendala-kendala yang dihadapi. Masukan-masukan hasil diskusi nanti akan kami tuangkan dalam berita acara yang akan di tanda tangani tim evaluasi dan perwakilan dari Pemerintah Kota Kediri," kata Nana.

Dalam kegiatan itu, hadir pula dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta seluruh kepala OPD Pemerintah Kota Kediri. (*)