Pemkab Sidoarjo dorong pemerintah desa ikut program BPJS Ketenagakerjaan

id Pemkab Sidoarjo, BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, pemerintah desa sidoarjo

Pemkab Sidoarjo dorong pemerintah desa ikut program BPJS Ketenagakerjaan

Sosialasi program BPJS Ketenagakerjaan dan iuran tepat waktu bagi pemerintah desa se-Kabupaten Sidoarjo, di Pasuruan. (Ist)

Pasuruan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur mendorong  pemerintah desa  ikut program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah setempat.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Heri Soesanto, Kamis mengatakan, pihaknya sangat mendukung program-program milik BPJS Ketenagakerjaan.

"Memang sudah diwajibkan dan memang sudah ada anggaran tersendiri bagi pemerintah desa untuk mengikuti program tersebut," katanya dalam sosialasi program BPJS Ketenagakerjaan dan iuran tepat waktu bagi pemerintah desa se-Kabupaten Sidoarjo, di Pasuruan.

Sementara itu, Direktur Utama BPR Delta Artha Sofia Nurkrisnajati menjelaskan, jika pihaknya mendukung penuh program tersebut.

"Ini kan jaminan sosial, yang bagus dan BPR Delta Artha mendukung penuh, terutama terkait dengan mekanisme pembayaran iuran," katanya.

Pada kegiatan itu, dibagi menjadi dua sesi yaitu pada hari pertama sosialisasi kepada pemerintah desa yang belum terdaftar dan hari kedua sosialisasi mengenai pembayaran iuran tepat waktu kepada pemerintah desa yang telah terdaftar.

Sri Jumping Siswo Riyanti selaku Pejabat Pengganti Semtara (Pps) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo menjelaskan bahwa kegiatan yang diselenggarakan adalah atas dasar kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kecelakaan kerja kepada seluruh pemerintah desa Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah desa di Sidoarjo sendiri terdapat total 312 pemerintah desa, dan 243 diantaranya telah terdaftar.

"Maka dari itu, fungsi dari acara ini adalah memberikan pemahaman program BPJS Ketenagakerjaan kepada 69 pemerintah desa yang belum terdaftar, dan memberikan pemahaman lanjutan mengenai pembayaran iuran tepat waktu kepada 243 pemerintah desa yang sudah terdaftar," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar