Sampang (ANTARA) - Bagian Hubungan Masyarakat (BPJS) Kesehatan Cabang Pamekasan, Jawa Timur, Eko Dwi Kesdu menyatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah belum final dan masih dibahas oleh pemerintah pusat.
"Sampai sekarang ini belum ada keputusan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kami di daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat," katanya saat menemui massa pengunjuk rasa yang memprotes rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di depan kantor DPRD Sampang, Kamis.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan yang ada di daerah, hanya melaksanakan kebijakan dari BPJS Kesehatan di tingkat pusat, dan hingga kini belum ada instruksi atau surat edaran terkait iuran tersebut.
"Jadi, mari kita tunggu bersama keputusan tentang regulasi yang akan diterbitkan ini, dan terus terang, hingga saat ini memang belum ada instruksi mengenai hal ini," kata Kesdu, menjelaskan.
Unjuk rasa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh sekelompok mahasiswa di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis, digelar di kantor DPRD setempat.
Massa menilai, rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen dinilai sangat memberatkan warga, dan kurang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Massa juga menyampaikan petisi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke lembaga legislatif melalui fraksi-fraksi yang ada di kantor DPRD Sampang itu.
Korlap aksi itu, Syaiful Rahman berharap, DPRD Sampang juga hendaknya menyampaikan petisi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, ke DPR RI.
"Dan kami akan terus mengawal petisi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini," kata Rahman.
Sesuai rencana, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu untuk kelas I, dan untuk kelas II direncanakan naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.
Aksi mahasiswa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan kantor DPRD Sampang itu, sempat ricuh, dan terjadi aksi dorong antara massa pengunjuk rasa dengan petugas, namun berhasil dikendalikan.
"Kami juga menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini karena menurut hemat kami, rencana kenaikan ini kurang berpihak kepada kepentingan rakyat," kata anggota DPRD Sampang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Moh Iqbal Fathoni saat menemui pengunjuk rasa.
