Transaksi anggaran sekolah di Surabaya gunakan pembayaran nontunai

Surabaya (ANTARA) - Transaksi anggaran sekolah di Kota Surabaya, Jawa Timur, bakal menggunakan pembayaran nontunai atau secara digital sebagai komitmen pemerintah dalam mendorong pelaksanaan kebijakan inklusi keuangan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, M. Ikhsan, di Surabaya, Rabu, mengatakan, untuk penerapan transaksi pembayaran nontunai, pihaknya mendapat asistensi penuh dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya untuk pengembangan aplikasi.

"Dengan transaksi nontunai, pembayaran dilakukan digital atau transfer, sehingga bendahara sekolah tidak perlu lagi mengambil uang terlebih dahulu di bank seperti saat pembayaran tunai," katanya.

Menurut dia, pembayaran nontunai untuk mempermudah proses pelaksanaan anggaran serta meningkatkan keamanan dan akuntabilitas sekolah di Surabaya.

Aplikasi nontunai dilaksanakan pada Oktober 2019 untuk seluruh sekolah negeri terlebih dahulu. Adapun jumlahnya ada sekitar 302 sekolah dasar (SD) Negeri dan 63 sekolah menengah pertama (SMP) Negeri.

Selain dinilai lebih efisien, lanjut dia, pembayaran nontunai juga memangkas proses pembuatan laporan. Jika sebelumnya pembuatan pelaporan dilakukan beberapa waktu setelah pembelanjaan, maka dengan non tunai, transaksi atau SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dilakukan sebelum pembayaran ke penyedia karena proses SPJ berarti proses pembayaran.

Di samping itu, Ikhsan menyebut, sebelumnya dalam melakukan transaksi, kepala sekolah dan bendahara diharuskan mengambil semua uang di bank. Sedangkan dengan nontunai, maka kepala sekolah dan bendahara tidak diperlukan untuk datang mengambil uang di bank.

"Dengan menggunakan nontunai, maka transaksi dari sekolah dapat dipastikan akan tersalurkan kepada penerima/penyedia sesuai dengan realisasi yang dilakukan sekolah. Bila ada sisa anggaran sekolah di akhir tahun, tinggal dilaporkan dan diserahkan ke BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah) Surabaya karena sudah berbentuk giro," katanya.

Sedangkan untuk konsep penerapannya, Ikhsan memastikan bahwa pelaksanaan nontunai akan dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan berbasis aplikasi.

"Proses nontunai nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi laman dan mobile," ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Surabaya Tri Aji Nugroho menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam mekanisme pembayaran melalui nontunai tersebut yakni admin sekolah melakukan entri SPJ melalui aplikasi laman, kemudian bendahara dan kepala sekolah melakukan persetujuan atas transaksi melalui aplikasi mobile itu.

"Selanjutnya pihak sekolah melakukan proses otentifikasi kevalidan pemilik rekening dengan menggunakan pengenalan wajah (face recognition)," katanyai.

Dengan demikian, Aji menyebut, jika pihak sekolah telah menyetujui berdasarkan hasil persetujuan dari penanggungjawab rekening, maka Bank Jatim akan melakukan transfer ke rekening tujuan.

"Aplikasi ini bulan Agustus telah dilakukan proses pengembangan, sementara bulan September telah diujicobakan dan demo. Sementara untuk realisasi atau implementasi akan dilakukan pada Oktober 2019," katanya.