Jurnalis Pamekasan dukung TNI-Polri menciptakan suasana kondusif

Pamekasan (ANTARA) - Kalangan jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mendukung upaya TNI dan Polri di wilayah itu dalam mewujudkan situasi kondusif pascaterjadinya ricuh 21-22 Mei 2019 di Jakarta, melalui pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan publik.

"Dukungan media melalui pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan sangat penting, mengingat media juga memiliki peran penting dalam ikut memberikan pencerahan melalui berita yang disampaikan kepada publik," kata Wakil Sekretaris Bidang Kerja Sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan Rafiqi di Pamekasan, Kamis.

Reporter Radio Karima FM Pamekasan ini menyatakan media merupakan pilar keempat dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, sehingga peran media bisa menjadi pertimbangan dalam ikut mengarahkan opini publik terkait dengan perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa ini.

"Sesuatu yang dianggap penting dan menjadi bingkai berita media, maka dipandang publik sebagai sesuatu yang penting pula, dan demikian juga sebaliknya," kata Rafiqi.

Dukungan PWI dalam upaya mewujudkan situasi di Kabupaten Pamekasan yang aman dan kondusif terhadap dua institusi tersebut, yakni TNI dan Polri disampaikan dalam acara buka puasa bersama yang digelar di aula Mapolres Pamekasan bersama komunitas paguyuban wartawan lokal Pamekasan, yakni Forum Wartawan Pamekasan (FWP) dan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP).

Sebanyak  50 jurnalis dari berbagai media hadir dalam acara deklarasi itu, meliputi jurnalis televisi, radio, koran, dan media daring.

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo mengapresiasi komitmen para jurnalis yang bertugas melakukan liputan jurnalistik di Kabupaten Pamekasan itu.

Ia mengatakan, berita yang berimbang dengan sumber informasi kompeten merupakan salah satu kunci dalam berupaya mengarahkan pemberitaan agar kondusif dan menyejukkan suasana.

Kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan, sehingga dengan cara itu berita yang disampaikan menjadi akurat dan tidak bias saat dibaca publik.

"Dukungan dari semua pihak, termasuk kalangan jurnalis, akan sangat berarti untuk terus mendinginkan suasana pascakerusuhan yang terjadi di Jakarta dan imbasnya ke daerah-daerah," kata Kapolres.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pamekasan Syamsuddin Lubis menyatakan akhir-akhir ini memang cenderung ada upaya di sebagian masyarakat untuk mengaburkan antara media massa dengan media sosial.

Upaya pengaburan dua jenis media berbeda itu, menurut dia, misalnya terlihat di beberapa postingan di jejaring sosial faceboook dan twitter. Banyak pengguna media sosial yang menjadikan media sosial sebagai rujukan seperti blogspot, sedangkan media massa daring arus utama cenderung kurang diminati, bahkan dianggap sebagai berita bohong.

Fenomena ini terjadi, seiring dengan perkembangan situasi politik yang kian memanas yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi yang disalahgunakan.

"Maka dari itu, kerja sama yang baik antara kelompok organisasi profesi jurnalis dengan institusi Polres dan TNI ke depan bisa mewujudkan kabupaten ini lebih baik lagi, yakni terwujudnya tatanan masyarakat dan kondusif," kata jurnalis Koran Harian Bhirawa ini.

Orientasi pada nilai menurut dia, hendaknya harus menjadi pertimbangan. Cara pandang jurnalis bahwa "Bad News is Good news/berita jelek merupakan berita baik" harus diubah, menjadi "Good news is Good News/berita bagus adalah berita bagus".

"Dengan cara seperti ini, maka kami yakin, cita-cita ideal tentang suasana aman yang kondusif, dan didukung oleh pemberitaan yang mencerahkan, bisa segara terwujud di kabupaten ini," kata Syamsuddin menjelaskan.

Pengamat Media dan Komunitasi Esa Arief M.Ikom menyatakan tugas berat insan pers di era disruptif seperti sekarang ini, adalah mengarahkan opini publik melalui pemberitaan yang disiarkan di medianya masing-masing untuk berpikir normatif, yakni mengarahkan berbagai jenis upaya dan tindakan yang berkembang di masyarakat dalam konteks kebangsaan secara konstitusional.

"Saya kira di sini peran media dan insan pers sebagai lokomotif kontrol sosial dalam mengarahkan terlaksananya sistem demokrasi di negari ini dipertaruhkan," kata Esa yang juga Sekretaris PWI Pamekasani. (*)