Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mendorong peran aktif organisasi wartawan dalam ikut menangkal berita hoaks yang akhir ini marak beredar di sejumlah platform media sosial.
Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan berita bohong yang banyak beredar selama ini biasanya terkait kebijakan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sementara, untuk menangkalnya cukup sulit, sebab penyebarannya sangat cepat.
"Karena itu, peran aktif organisasi profesi wartawan sangat penting, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas penyebaran informasi yang tidak benar tersebut," katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara 'Workshop Tangkal Hoaks dan Deklarasi Pers Sehat' yang digelar Media Call Center Persatuan Wartawan Indonesia (MCC PWI) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Jumat.
Organisasi profesi wartawan seperti PWI, kata Masrukin, hendaknya bisa memberikan edukasi kepada publik untuk memahami berita yang benar dan bohong.
Karena itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan ini menilai, acara 'Workshop Tangkap Hoaks dan Deklarasi Pers Sehat' tersebut diharapkan tidak hanya menjadi acara serimonial belaka, akan tetapi bisa diterapkan secara langsung.
"Ya, salah satu cara untuk menangkal hoaks dengan mengendalikan jempol kita. Jangan mudah menyebarkan berita yang tidak perlu dan tidak jelas sumbernya," ucap bupati.
Sementara itu, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menjelaskan pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi-fungsi ini mesti berjalan dengan baik. Sebab, hal itu sangat berpengaruh terhadap dinamika pembangunan di suatu daerah.
Menurut Anam, Pembangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari rintangan. Salah satunya adalah hoaks. Pers dituntut getol melawannya. Jika tidak, maka kemajuan suatu daerah jauh panggang dari api.
"Pers yang di dalamnya mencakup media cetak, media online, dan media elektronik hingga kini masih dipercaya sebagai sumber informasi yang nyaris steril dari hoaks. Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik menjadi payungnya," katanya.
Sejauh ini, kata Anam, hoaks kerap bersumber dari media sosial. Sumber tersebut diharapkan dapat mampet bila pers turut masuk di dalamnya.
“Artinya, produk jurnalistik di media massa juga disebarluaskan melalui saluran medsos. Dengan begitu, informasi di medsos juga mengandung unsur jurnalistik yang berpijak pada etik profesi jurnalis," katanya.
Kendati begitu, ucap Anam, perjuangan pers melawan hoaks dipastikan kurang maksimal tanpa keterlibatan banyak pihak. Stakeholders yang meliputi akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media massa merupakan elemen penting dalam pentahelix, yang dituntut bersatu dalam melawan hoaks.
Workshop Tangkal Hoaks bertema ‘Pers Sehat untuk Pamekasan Bersahabat’ yang digelar di ruang pertemuan Wahana Bina Praja Pemda Pamekasan, Jum’at (30/8) itu, menghadirkan sejumlah narasumber.
Di antaranya, Pimpinan Sementara DPRD Pamekasan Hasyim Asy’ari, Wakapolres Pamekasan, Kompol Andy Purnomo, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jatim Imaduddin, dan perwakilan pegiatan sosial dan tokoh masyarakat, yakni Marsuto Alfianto, dan HM Rudiyanto.
