Lumajang (ANTARA) - Anggota Kepolisian Resor Lumajang dengan senjata lengkap menjaga ketat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses penghitungan berjalan di masing-masing kantor kecamatan.
"Ada yang berbeda dari situasi di PPK hari ini, karena dijaga ketat oleh aparat dari TNI dan Polri dengan menggunakan senjata laras panjang," kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban di Lumajang, Sabtu.
Menurutnya, pengamanan setiap PPK dijaga oleh anggota Polri, TNI, Linmas, dan Satgas Keamanan Desa yang dikendalikan oleh kapolsek. Bahkan, kapolsek wajib untuk menginap 24 jam di kantor kecamatan selama kotak suara masih berada di PPK dan belum dikirim ke Kantor KPU Lumajang.
"Mereka memiliki tugas menjaga kotak suara dan mengamankan proses jalannya rekapitulasi penghitungan suara di PPK bersama-sama dengan TNI, Linmas dan Satgas Keamanan Desa," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa anggota bersenjata laras panjang diperintahkan untuk menjaga PPK dan aparat kepolisian tidak ingin kecolongan, sehingga jangan sampai ada orang-orang yang mencoba mengganggu jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara.
"Jangan sampai ada orang yang berupaya melakukan sabotase ke gudang penyimpanan kotak suara dan siapapun yang berani mengganggu proses pemilu serentak akan saya tindak tegas," ujarnya.
Arsal mengatakan Tim Cobra sudah disebar di tiap PPK dan juga melakukan patroli secara rutin karena Polres Lumajang membuat 5 tim patroli sesuai dengan jumlah rayon yakni patroli di Rayon Utara, Rayon Selatan, Rayon Barat, Rayon Timur dan Rayon Tengah.
"Tiap rayon terdiri dari 26 personel yaitu 18 anggota Polri, empat anggota TNI, dan empat anggota Satpol PP yang tugasnya melakukan patroli sesuai dengan wilayah rayonnya dan tiap rayon terdiri dari 5 sampai 6 PPK yang dipersenjatai lengkap," paparnya.
Ia mengatakan masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara bisa melihat dari luar area pelaksanaan rekapitulasi karena setiap orang yang masuk ke dalam area rekapitulasi dilakukan "screaning" terlebih dahulu oleh anggota Polri dan TNI yang menjaga di PPK.
"Mereka wajib mengisi buku yang memuat identitasnya dan tugasnya dalam proses rekapitulasi perhitungan suara. Di dalam area rekapitulasi penghitungan suara juga dilarang merokok untuk mengantisipasi terbakarnya kotak atau kertas suara yang ada," tambahnya.
Sebanyak 21 PPK melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara dan setiap PPK membuat empat kelompok yang tiap kelompoknya terdiri dari anggota PPS, unsur panitia pengawas desa (PPD) dan pengawas TPS , serta dan unsur saksi yaitu saksi yang diutus oleh masing-masing partai dan saksi pasangan capres-cawapres.
