Pemkot Malang beri pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro

Malang (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang menyiapkan langkah pendampingan berkelanjutan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang dan meningkatkan kapasitas kemampuan wirausaha.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Tri Widyani mengatakan bahwa dengan berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh sektor UMKM, pendampingan berkelanjutan tersebut dibutuhkan dalam upaya menjamin keberlangsungan usaha.

"UMKM itu tidak bisa dilepas begitu saja, harus ada kontinuitas dalam program pembinaan," kata Tri, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

Menurut Tri, beberapa permasalahan yang kerap kali dihadapi UMKM adalah terkait dengan pemasaran, pembukuan, penjualan, standardisasi dan permodalan. Pihaknya, berupaya memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM terkait bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

Pemerintah Kota Malang menginginkan adanya peningkatan kapasitas dari pelaku usaha mikro yang ada. Untuk mencapai rencana tersebut, diperlukan program yang komprehensif untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya.

"Salah satunya melalui klinik bisnis, ini sebagai inkubator UMKM. Supaya UMKM itu bisa naik kelas, harus tertangani permasalahan dari hulu hingga hilir," ujar Tri.

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM, pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang juga memberikan fasilitasi untuk pengurusan legalitas usaha secara gratis. Beberapa legalitas usaha yang difasilitasi adalah pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), label halal, dan hak merek.

Tercatat, jumlah usaha mikro di Kota Malang mencapai 99.213 usaha, dengan rincian di Kecamatan Kedungkandang sebanyak 21.045, Kecamatan Sukun 20.251, Kecamatan Klojen 17.034, Kecamatan Blimbing 19.414 dan sebanyak 21.469 usaha berada di Kecamatan Lowokwaru.