Terget Serapan Bulog Malang Pada 2019 Sebesar 21.073 Ton

Malang (Antaranews Jatim) -  Perum Bulog Sub Divre VII Malang menyatakan target serapan gabah dan beras pada 2019 ditetapkan sebesar 21.073 ton, atau jauh lebih rendah dari target pada 2018, yakni sebesar 42.900 ton.

Kepala Bulog Sub Divre VII Malang Fachria Latuconsina mengatakan bahwa, saat ini total stok yang dimiliki oleh Perum Bulog Subdivre Malang kurang lebih sebanyak 25 ribu ton, dimana realisasi penyerapan gabah atau beras pada 2018 sebanyak 18.278 ton.

"Target pengadaan gabah atau beras Bulog Subdivre Malang tahun 2019 sebesar 21.073 ton," kata Fachria, kepada Antara di Malang, Jawa Timur,  Kamis.

Fachria menambahkan, dengan total stok beras yang dimiliki oleh Perum Bulog Malang sebanyak 25 ribu ton tersebut, diperkirakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga satu tahun kedepan. Wilayah yang menjadi cakupan Bulog Malang adalah, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

"Total stok kurang lebih 25 ribu ton, untuk satu tahun kedepan," kata Fachria.

Sementara itu, berdasarkan catatan Antara, total realisasi serapan Perum Bulog Sub Divre VII Malang pada Desember 2018, tercatat sebesar 42,61 persen atau sebanyak 18.278 ton gabah atau beras, di bawah dari target yang ditetapkan sebesar 42.900 ton.

Realisasi di bawah target tersebut juga terjadi pada 2017, dimana target yang ditetapkan sebesar 67.100 ton, sementara serapan hanya mencapai 53 persen.

Perum Bulog Subdivre Malang menyatakan, kendala dalam penyerapan pada 2018 adalah, harga gabah dan beras yang ada di tingkat petani atau penggilingan sudah berada jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang bisa dikeluarkan oleh Bulog.

Atas dasar kondisi tersebut, Bulog Malang melakukan evaluasi terhadap target serapan yang akan ditetapkan pada 2019.

Selain harga beras atau gabah di tingkat petani dan penggilingan di atas HPP, evaluasi tersebut juga perlu dilakukan mengingat saat ini beras yang ada di Perum Bulog hanya dipergunakan sebagai upaya Operasi Pasar (OP) dan tidak lagi dipergunakan sebagai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).(*)