Bojonegoro (Antaranews Jatim) - KPU Bojonegoro, Jawa Timur, menetapkan jumlah pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres) sebanyak 1.041.866 pemilih, meningkat dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan sebelumnya sebanyak 1.040.383 pemilih.
"Jumlah pemilih yang masuk dalam DPT pemilu legislatif dan pemilu presiden yang ditetapkan sebanyak 1.041.866 pemilih sudah final," kata Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munib, usai rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua di Bojonegoro, Sabtu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pelaksanaan verifikasi DPT hasil perbaikan kedua ini juga memanfaatkan data pemilih yang belum masuk dalam DPT perbaikan yang pertama dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) daerahnya.
Dari data yang diterima tercatat ada sebanyak 55.961 pemilih yang belum masuk DPT, tapi dari hasil verifikasi yang bisa masuk hanya 395 pemilih.
"Dari hasil verifikasi lainnya datanya tidak benar, seperti pemilih ganda, datanya tidak valid, juga faktor yang lainnya sehingga tidak memenuhi syarat masuk DPT," ucapnya menegaskan.
Ia menyebutkan, dari sebanyak 1.041.866 pemilih yang sudah ditetapkan itu, di antaranya, sebanyak 1.328 pemilih merupakan pemilih baru potensial yang akan ikut memilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019, karena usianya sudah masuk yang dipersyaratkan.
"Pemantauan DPT terus berjalan sampai pelaksanaan coblosan pemilu legislatif dan pilpres pada 17 April," kata dia menegaskan.
Menurut dia, masih sangat dimungkinkan akan ada tambahan pemilih baru yang amasuk daftar pemilih khusus (DPK), antara lain pemilih dari luar daerah yang pindah di daerah setempat.
"Persiapan logistik seperti kotak suara, bilik, juga yang lainnya tidak ada masalah. Pada pemilu legislatif dan pemilu presiden di Bojongoro akan ada 4.571 tempat pemungutan suara (TPS)," ucapnya.
Hadir dalam acara itu, Ketua Bawaslu Bojonegoro M. Zaenuri, jajaran perwakilan parpol dan tim pemenangan pasangan capres nomor urut 1 dan 2.
"Bawaslu akan terus melakukan pemantauan terkait perkembangan DPT," kata Ketua Bawaslu M Zaenuri.(*)
