Komisi X Pantau Perkembangan PTNBH Unair

Kunjungan Komisi X DPR Ri ke Uniar, Kamis guna membahas perkembangan PTNBH. (Willy Irawan)

Ternyata banyak kendala karena adanya aturan yang mengikat, makanya kami himpun masalah ini. Sehingga kami bisa menyampaikan permasalahan ini pada kementerian terkait

Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) guna memantau perkembangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) di kampus itu di Surabaya, Kamis.

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto di sela kunjungannya mengatakan dipilihnya Unair karena kampus itu merupakan salah satu PTN besar yang berstatus PTNBH. Sehingga perkembangan Unair masuk World Class University membutuhkan pemantauan lebih lanjut.

"Ternyata banyak kendala karena adanya aturan yang mengikat, makanya kami himpun masalah ini. Sehingga kami bisa menyampaikan permasalahan ini pada kementerian terkait," ujarnya.

Djoko menyebut salah satu yang DPR soroti adalah pemberlakuan pajak terhadap PTNBH yang digolongkan sebagai BUMN. Pajak ini diterapkan pada dana yang tidak digunakan untuk invstasi aset.

"Padahal investasi bisa juga pada Sumber daya manusia. Ini menjadi sorotan jangan hanya melihat investasi dalam bentuk fisik," kata dia.

Sementara itu Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan hingga saat ini, terkait kelembagaan PTNBH masih rancu dikarenakan penerapan pajak keuangan disamakan dengan perusahaan atau instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perguruan Tinggi ini kan bukan merupakan institusi yang profit oriented seperti instansi BUMN atau perusahaan. Saat ini dalam hal pajak kami juga disamakan besarannya, sisa hasil usaha yang mengendap atau tidak dipakai juga dikenakan pajak yang tinggi sebesar 25 persen," tuturnya.

Saat ini pajak dari penghasilan dosen dikenakan sebanyak 10 persen disamakan dengan pajak perorangan dan pajak perusahaan. Sedangkan untuk dana sisa hasil usaha yang tidak diinvestasikan dalam bentuk fisik selama empat tahun atau lebih dikenakan pajak 25 persen.

"Padahal dana sisa hasil usaha di dunia pendidikan kan tidak hanya harus dialokasikan untuk investasi fisik berupa pembangunan gedung atau pengadaan fasilitas barang tetapi juga bisa dialokasikan dalam bentuk non-fisik yakni dengan pemberian beasiswa pendidikan kepada dosen, atau investasi SDM," kata dia.(*)