IPSI Kota Madiun Akui Minim Prestasi

Madiun (Antaranews Jatim) - Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Madiun Moerdjoko mengakui jika atlet silat asal Kota Madiun masih minim prestasi, meski daerah setempat telah mengklaimkan diri sebagai kampung pesilat.

Hal itu terbukti, dalam cabang olahraga pencak silat di ajang Asian Games 2018 yang baru berakhir, tidak ada atlet silat dari Kota Madiun.

"Memang kalau kita merasakan masih kurang. Apalagi, Madiun ini sudah menjadi 'trade mark' sebagai kampung pesilat. Kami berharap dari Madiun ini akan muncul pesilat yang berprestasi," ujar Moerdjoko kepada wartawan di Madiun, Senin.

Menurut dia, kurangnya prestasi atlet silat dari Madiun tersebut disebabkan karena minimnya perhatian dari pemerintah daerah.

Sebab, untuk dapat berprestasi diperlukan perhatian dan pembinaan yang sungguh-sungguh. Selain itu, dibutuhkan "event" untuk dapat meningkatkan keahlian dan jam terbang latihan atlet.

"Dan semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terus terang, kami bermasalah dalam pendanaan. Dana pembinaan cabang olahraga silat sangat minim," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun ini.

Pihaknya menyebut, selama ini pembinaan diserahkan ke masing-masing perguruan silat. Apabila ada kegiatan kejuaraan, baru dilakukan seleksi.

Sisi lain, jika dilakukan kegiatan kejuaraan, masih ada kecemasan akan timbul gesekan antarperguruan pencak silat. Seperti diketahui, sebelum mengklaim dan berikrar damai sebagai kampung pesilat, para pesilat dari sebanyak 11 perguruan pencak silat yang ada di Kota Madiun sering terlibat bentrok.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menanggapi hal tersebut mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Madiun telah menganggarkan dana untuk semua cabang olahraga di bawah KONI Kota Madiun, termasuk pencak silat.

"Kaitannya dengan anggaran IPSI, sesuai dengan mekanisme APBD itu anggaranya berada di KONI. Yang menentukan besaran adalah KONI sesuai proposal yang diajukan masing-masing cabor," kata Rusdianto.

Soal minimnya dana pembinaan di cabor IPSI, pihaknya akan berkooridinasi dengan KONI setempat. Sebab, ia menilai KONI memiliki mekanisme dan kewenangan sendiri. (*)