Pemkot Malang Siapkan Psikolog untuk Anak Panti Asuhan

Malang, (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kota Malang tengah menyiapkan program pendampingan untuk anak-anak panti asuhan oleh psikolog, salah satunya dengan menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan program tersebut sangat dibutuhkan bagi anak-anak yatim piatu.

"Kami akan segera menindaklanjuti terkait pendampingan anak tersebut oleh psikolog. Kami akan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UIN Malang," ujar Sutiadji, dalam sambutannya pada Pembinaan PSKS dan Penguatan Kelembagaan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), di Malang, Jatim, Selasa.

Rencana kerja sama dengan Fakultas Psikologi UIN Malang tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan dari pengurus panti asuhan yang ada di Kota Malang.

Sebagai catatan, Fakultas Psikologi UIN Malang memiliki tujuan untuk mencetak sarjana psikologi muslim yang mampu mengintegrasikan ilmu psikologi dan keislaman, bersumber dari Al Quran, Al Hadist dan khazanah keilmuan Islam.

Berdasar data dari Dinas Sosial Kota Malang, ada sebanyak 47 panti asuhan yang terdaftar dan berlokasi di wilayah Kota Malang.

Dalam kesempatan tersebut, Sutiaji menerima berbagai keluhan dan masukan dari para perwakilan dan pengurus panti asuhan di Kota Malang. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan bagi anak panti asuhan, masalah infrastruktur, hingga beasiswa pendidikan.

Terkait dengan beasiswa pendidikan, Sutiaji mengaku pihaknya telah bertemu dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, dan menyatakan bahwa banyak kesempatan bagi anak-anak panti asuhan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Sutiaji menambahkan, diharapkan panti asuhan yang ada di wilayah Kota Malang, bisa melakukan identifikasi dan pendataan untuk anak-anak yang memiliki potensi dan berkompetensi untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Ada program bidik misi, namun dari Kota Malang tidak ambil banyak karena kurangnya data dari masyarakat," ucap Sutiaji.(*)