Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai prinsip keadilan sosial menjadi solusi menghadapi neoliberal yang lebih mengutamakan efisiensi, menyerahkan pasar sebagai penguasa menghilangkan bantuan terhadap rakyat tidak mampu.
"Prinsip keadilan sosial selalu mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial sehingga menjadi solusi," ujarnya usai menjadi pembicara pada Sarasehan dan "Soft Launching" Jurnal Trisakti Menggugat Neoliberal Governance di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, rakyat harus kembali pada konsep keadilan sosial yang ada pada konstitusi, yakni Pancasila, dengan mengutamakan adil terlebih dahulu, kemudian bisa mewujudkan kesejahteraan bersama.
Prinsip keadilan sosial, kata dia, dapat diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang membela dan pro terhadap rakyat kecil atau kaum marjinal.
"Antara lain memberikan suku bunga murah terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Suku bunga murah, lanjut dia, ditujukan agar produksi UMKM menjadi lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar yang juga efisien karena menggunakan mesin.
"Yang diefisienkan adalah produknya, bukan tenaga kerjanya. Karena 87 persen tenaga kerja di Jatim bekerja pada sektor UMKM," katanya.
Pada kesempatan sama, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga menjelaskan neoliberal sebagai paham yang dapat membawa dampak negatif bagi rakyat kecil karena negara dilarang ikut campur dalam pasar perdagangan, efisiensi adalah segala-galanya dan memotong bantuan terhadap orang yang tidak mampu.
"UMKM dijual dan diberikan kepada swasta, neoliberal juga berpegangan terhadap pajak, jadi agar ekonominya berkembang maka pajak terhadap perusahaan besar itu dikenakan secara murah agar produknya efisien," katanya.
Jika pajak terhadap perusahaan besar menjadi murah maka usaha kecil seperti UMKM akan mati karena tidak efisien dan berakibat banyaknya pengangguran.
Selain itu, dampak dari banyaknya pengangguran yaitu daya beli masyarakat akan rendah dan akhirnya perusahaan besar yang lebih efisien itu lama-lama juga akan bangkrut karena tidak ada yang bisa membeli produknya.
Sementara itu, hadir dalam sarasehan sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim, pengamat politik dan praktisi politik, antara lain Ahmad Erani Yustika dari Universitas Brawijaya Malang , Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga, Wakil Bupati Trenggalek Mohammad Nur Arifin dan tokoh-tokoh lainnya. (*)
