Sumenep (Antara Jatim) - Bupati Sumenep A Busyro Karim menyatakan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) hingga 100 persen di wilayahnya butuh waktu dan tahapan yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
"Pemerintah daerah pasti ingin semua sekolah di wilayahnya melaksanakan UNBK. Namun, UNBK hingga 100 persen itu butuh fasilitas dan kesiapan pihak terkait lainnya di luar pemerintah daerah," ujarnya di Sumenep, Jawa Timur, Selasa.
Pada Selasa pagi hingga siang, Busyro bersama sejumlah pejabat forum pimpinan daerah memantau pelaksanaan UNBK di sejumlah SMP dan MTs setempat.
Sesuai data di Dinas Pendidikan Sumenep, pada tahun ini terdapat 173 lembaga penyelenggara ujian nasional SMP/MTs, baik negeri maupun swasta.
Sebanyak 50 lembaga penyelenggara melaksanakan UNBK dan 123 lembaga lainnya melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP).
"Sebagian wilayah Sumenep, utamanya di kepulauan, belum terjangkau aliran listrik dari PT PLN. Koneksi internetnya pun di sebagian wilayah belum selancar di daratan," kata Busyro, menerangkan.
Kondisi tersebut tentunya menjadi kendala sekaligus tantangan bagi terselenggaranya UNBK yang membutuhkan kepastian aliran listrik dan koneksi internet.
"Kalau tahun depan, kemungkinan besar belum bisa untuk terselenggaranya UNBK hingga 100 persen. Namun, kami akan berusaha agar tiga tahun ke depan sudah UNBK hingga 100 persen," katanya.
Busyro menjelaskan, pemerintah daerah memang harus berkoordinasi dengan manajemen PT PLN dan PT Telkom guna membahas terselenggaranya UNBK hingga 100 persen.
"Kalau kemampuan siswa maupun ketersediaan komputer, tentunya bisa diupayakan oleh pengelola sekolah. Namun, untuk aliran listrik dan koneksi internet, itu butuh kesiapan dan fasilitas dari pihak lain dan tentunya butuh waktu," ujarnya. (*)
Video oleh: Slamet Hidayat
